Jembatan ATJ Kubar Mangkrak, Plt Kadis DPUPR Kubar: Masih Ada Masalah Belum Selesai

TRIBUNKALTIM.CO,SENDAWAR - Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur masih ada yang mangkrak dan pembangunannya tak berlanjut serta belum ada kepastian penyelesaian.

Jembatan Aji Tullur Jejangkat atau Jembatan ATJ di Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat hingga kini tak bisa dipastikan kapan pembangunannya akan berlanjut.

Jembatan ATJ ini diketahui menghubungkan Kecamatan Mook Manaar Bulan dengan Melak, Ibukota Kabupaten Kubar.

Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda saat ditanya terkait hal ini, tak bisa berkomentar banyak.

Disinggung pasca kunjungan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya yang menjabat ke Kabupaten Kubar serta Mahulu, diakui bahwa proyek ini bukan kewenangan Pemprov Kaltim.

Baca juga: Proyek Jembatan ATJ Segera Dilanjutkan, FX Yapan: Kita Sudah Konsultasi ke Kemendagri

Baca juga: Dianggap Terlalu Tinggi, Jembatan di Jalan Parikesit Bontang Utara Diperbaiki Tahun Depan

"Jembatan yang Aji Tulur Jejangkat itu ya? Tidak bisa komen saya itu," ujarnya.

"Nah itu, proyek Pemkab, saya tidak bisa bicara," sambung pria yang akrab disapa Nanda ini.

Hingga kini pembangunan jembatan tersebut belum ada kelanjutan.

Pantauan lapangan, bangunan jembatan itu masih berbentuk tiang di tepi sungai Mahakam, belum ada tindak lanjut pembangunannya.

Suasana di lokasi nampak sepi, serta tidak nampak ada aktivitas pengerjaan pembangunan jembatan tersebut.

Plt Kadis DPUPR Kubar Leonard Senin (2/10/2023) saat dikonfirmasi, juga enggan bercerita banyak.

"Sementara belum ada untuk kelanjutannya," singkatnya.

Disinggung penyebab jembatan itu tidak dilanjutkan.

Ia menegaskan bawah ada permasalah yang belum selesai, serta enggan menjelaskan detail permasalahannya.

"Ada masalah yang belum klir," tutupnya.

Untuk diketahui, terkait pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) yang terletak di Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 54 a ayat 6 ditentukan jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2016 lampiran 5 angka 25.

Ketentuan pasal ini ditunjukkan untuk mengatur dan membatasi jangka waktu pelaksanaan terhadap kegiatan tahun jamak yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak tidak boleh melebihi atau melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir.

Sesuai dengan berita acara rapat pembahasan kelanjutan pelaksana pembangunan Jembatan ATJ di Kabupatan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 132/TU/2. Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, angka 2 huruf a angka 1 huruf a yang berisi pasal 54 a ayat 2 kegiatan tahun jamak harus memenuhi keriteria sebagai berikut: a ; pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu ouput yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. b; pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Baca juga: Kabar Terkini Perbaikan Jembatan Sei Sata-Tanjung Batu Berau, Telan Dana Rp 16 Miliar

Dengan demikian maka seharusnya proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian proyek tersebut harus sesuai pada masa pemerintahan Bupati Kutai Barat periode 2011-2016, sesuai dengan persyaratan awal dan kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012, tanggal 21 November 2012 nilai kontrak sebesar 341 milyar dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 21 November 2012 sampai dengan 20 November 2015.

Tindaklanjut proyek Jembatan ATJ, merupakan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Barat terutama sebagai akses penghubung masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Mook Manaar Bulant.

Keadaan tersebut sejalan dengan fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah fungsi pembangunan.

Pemerintah Kutai Barat berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pembangunan infrastruktur, yang merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kutai Barat.

Keadaan tersebut sejalan dengan fungsi pemerintahan yang salah satunya adalah fungsi pembangunan, Pemerintah Kutai Barat berkomitmen untuk menyelesaikan setiap pembangunan infrastruktur, yang merupakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kutai Barat.

Berdasarkan, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 9 ayat 1 setiap keputusan dan atau tindakan, wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam huruf diatas antara lain adanya asas kepastian hukum dan asas kecarmatan.

Asas kepastian hukum mengisyaratkan setiap keputusan dan tindakan dari pejabat pemerintah harus senantiasa memperhatikan dan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan.

Sedangkan asas kecermatan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan atau tindakan, sehingga keputusan atau tindakan dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan.

Dengan merujuk pada pertimbangan yang termuat dalam a dan b diatas pemerintah Kutai Barat dalam keputusan dan tindakan terhadap proses kelanjutan pembangunan insprastruktur yang berada di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, termasuk salah satunya adalah Jembatan ATJ tetap berdasarkan dan berpegang pada prinsip-prinsip dan asas-asas ketentuan umum pemerintahan yang baik.

Terutama asas kecermatan dan asas kepastian hukum hal ini dilakukan agar setiap pemenuhan prosedur administrasi, terkait pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kronologis Pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat

Berdasarkan data yang diperoleh, kronologis Pembangunan Jembatan ATJ dengan Nomor kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI tahun 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp341 miliar, dengan jangka waktu berdasarkan MoU bersama DPRD Kutai Barat tanggal 21 November 2012 sampai dengan tanggal 20 November 2015.

Dalam perjalannya terjadi perpanjangan kontrak sampai addendum 4, dimana sampai akhir masa jabatan kepala daerah 18 April 2016 melebihi waktu MoU multiyears dengan DPRD, yakni; tanggal 20 November 2015.

Perpanjangan kontrak melebihi masa akhir jabatan tanggal 18 April menjadi 30 November 2016 dengan nilai kontrak Rp 286 miliar , setelah terjadi cutting off sesuai dengan nilai fisik yang telah terealisasi dilapangan.

Pada tanggal 7 Oktober 2016 surat nomor 050/107/DAPP-TU/X/2016 perihal penundaan kegiatan multiyears tahun 2016.

Dimana menunda pelaksanaan multiyears sebagai solusi untuk mengurangi devisit ABPD Kutai Barat 2016.

Cutting off kegiatan multiyears yang belum selesai dialihkan statusnya menjadi single years reskedul dibahas lebih lanjut, ini terjadi disebabkan penurunan pendapatan;

Berdasarkan perpres nomor 66 tahun 2016 tentang rincian APBN 2016 terdapat penurunan target pendapatan secara besar-besaran berimplikasi pada penurunan dan dana perimbangan bagi hasil daerah termasuk kabupaten Kutai Barat.

Penurunan DBH dari Rp 1 triliun 93 miliar menjadi Rp 501 milia.

Kemudian surat edaran Menkeu Nomor SE-10 MK 07/2016 tentang pengurangan atau pemotongan DAK fisik secara mandiri, dimana pengurangan DAK fisik Kutai Barat dari 91,7 milyar menjadi 82,4 milyar rupiah.

Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 903/4878/751-II/KEU. Tanggal 6 Oktober 2016 tentang pemotongan Dana Bantuan Keuangan.

Undang-undang nomor 2 tahun 2013 mewajibkan kepada Pemerintah Kutai Barat untuk memberikan kewajiban Hibah sebesar 80 Milyar kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru.

Sehingga berdampak pada pemotongan dan penundaan kegiatan pembangunan Multiyears. (*)