11 Orang Terjaring OTT KPK di Kaltim, Akmal Malik Tegaskan tak Terkait Proyek IKN Nusantara

Firli ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspose atau gelar perkara.

Baca juga: Kontraktor di Paser Kena OTT KPK, Kantor Disegel dan Amankan Barang Bukti

"Menetapkan Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi," ujar Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (22/11/2023).

Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi termasuk Firli dan SYL berikut ajudan mereka.

Penyidik juga telah menggeledah rumah Firli di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun SYL diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.uws/kps)

Tidak Terkait IKN Nusantara

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengatakan, operasi tangkap
tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Timur, tidak terkait dengan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Menurut Akmal, OTT tersebut terkait proyek jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

"Enggak. Enggak (tidak terkait pembangunan jalan di IKN). Ini jalan nasional yang ada di Kabupaten Paser," ujar Akmal Malik di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

"Paser itu jauh (dari IKN). Jadi Paser (letaknya) ke arah ke Kalimantan Selatan (Kalsel). Informasi awal begitu dari Kepala Dinas (Kadinas) Jalan saya. Biarkan nanti mereka yang melanjutkan," lanjutnya.

IKN berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pj Gubernur Akmal Malik pun menyebut, pihaknya selaku penjabat kepala daerah berharap OTT kali ini menjadi evaluasi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Dia meminta para ASN di Kaltim agar menaati aturan agar jangan sampai terjerat kasus korupsi.

"Kami ambil hikmah, ini harus jadi evaluasi bagi kita. Kita harus taati aturan, jauhi hal seperti itu," tegas Akmal Malik.

Lebih lanjut Akmal mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian perihal OTT ini. Mendagri meminta kepada pemerintah daerah setempat menaati semua proses hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta tertib dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca juga: Langkah tak Terbitkan Izin Baru dan Perpanjangan Pertambangan di IKN Nusantara

"Tentunya Pak Mendagri sangat peduli. Jangan sampai ada ASN kita (terlibat) ya. Itu kenapa arahan beliau jelas. Ikuti aturan, ikuti semua prosedur, mekanisme pengadaan barang dan jasa," kata Akmal Malik.

"Jangan ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Itu arahan beliau dan kami tentu berpegang. Dan tadi kami sampaikan ke beliau bahwasanya kami komitmen untuk menjaga integritas, bahwasanya penegakan hukum sedang berjalan. Dan kita hormati proses hukum," tambahnya.

(TribunKaltim.co/Kompas.com)