Pj Gubernur Akmal Malik Tegaskan Peran BPKP Krusial pada Pembangunan di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pengukuhan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur yang baru digelar Senin (22/1/2024) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Samarinda.

Sebagai informasi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berganti, sebelumnya dijabat Hasoloan Manalu yang kini beralih ke Felix Joni Darjoko.

Dalam pengukuhan tampak unsur Forkopimda Kaltim hadir, Sekretaris daerah seluruh Kabupaten/Kota, serta jajaran lembaga/instansi vertikal di Kaltim.

Penjabat Gubernur (PJ) Kaltim Akmal Malik mengatakan, BPKP memiliki peran krusial dalam mendampingi dan membantu diantaranya, adalah meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP), meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui aplikasi Financial Manajemen Information Sytem (FMIS).

Baca juga: Bahas Kemiskinan Ekstrem, Pj Gubernur Akmal Malik Sebut Kaltim Belum Miliki Data yang Akurat

Baca juga: 6000 Penari Jepen Meriahkan HUT ke 67 Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Ikut Menari

Kerjasama pengawan Program Penggunaan Produk dalam negeri dan kerjasama dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).

Tidak hanya itu sebut Akmal, Provinsi Kaltim selama ini sudah menorehkan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut.

Ia mengapresiasi BPKP Kaltim atas kerjasama dan koordinasi yang baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim.

Khususnya dalam hal pengawasan intern, keuangan dan pembangunan daerah.

"Pengawasan harus menjamin tepat sasaran, tidak boleh ada yang disalah-gunakan. Sebab itu kita sepakat bahwa tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewangan anggaran," tegas Akmal Malik.

Ia juga berharap, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk memperkuat sinergi, perkuat kolaborasi, saling koreksi dan saling memperbaiki.

Hal ini, agar program-program Pemerintah dan pembangunan di Provinsi Kaltim dapat berjalan efektif dengan hasil maksimal yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Laksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan terkait pemanfaatan APBD maupun dana pihak Swasta dan Masyarakat pada umumnya yang di tahun Anggaran 2024 ini sudah mulai bergulir. Dana-dana tersebut harus transparan dan digunakan secara tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan dengan baik," beber Akmal Malik.

"Percepatan Belanja Pemerintah juga harus dapat dikawal dan ditingkatkan. Jangan sampai terjadi pengadaan barang dan jasa lambat dan cenderung dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran," sambung Dirjen Otda Kemendagri ini.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto yang hadir langsung di Kota Samarinda menyampaikan pesan pada Kepala BPKP yang baru.

Menurutnya, pergantian tidak mengurangi kerja sama yang sudah terbangun bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota se-Kaltim.

"Sesuai peran fungsinya, BPKP telah melakukan pengawasan intern dalam bentuk assurance dan konsultatif consulting kepada Stakeholders, baik Presiden selaku Stakeholders Utama, serta Gubernur, Bupati Walikota selaku stakeholders utama di daerah. Di samping itu juga stakeholders/mitra-mitra Kementerian Lembaga dan Badan Usaha," terangnya.

Baca juga: HUT ke-67 Kaltim, Pj Gubernur Akmal Malik Bersyukur Serapan APBD 2023 Tinggi

Iwan menyebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim juga telah melakukan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun 2023.

Agenda ini, lanjutnya, merupakan perjanjian kinerja dari perwakilan dengan Kepala BPKP dan dilaksanakan selama satu tahun.

Hal-hal yang disoroti terkait perbaikan hasil pengawasan meliputi evaluasi perencanaan dan penganggaran, infrastruktur dan konektivitas, pendidikan dan pembangunan SDM, dsb telah disampaikan kepada PJ Gubernur dalam bentuk laporan hasil pengawasan tiap semester dan tahunan.

“Mengawal Langkah, Membangun Daerah merupakan tema dari pengawasan BPKP di Kaltim yang diharap mampu merepresentasikan kehadiran BPKP di tengah pembangunan pemerintah daerah dan diharapkan mampu memberi peran dalam kelancaran dan kesuksesan pembangunan daerah," terangnya.

Ia menambahkan, dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Tentu pihaknya yang berperan sebagai Pengawas Intern Lintas Sektor yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bertanggung jawab kepada Presiden, serta siap mengawal Pembangunan di Provinsi Kaltim.

Iwan berharap, dengan pengawalan dari BPKP, kegagalan Pembangunan dapat dihindari dan dicegah lebih dini.

"Khususnya memberikan atensi dan early warning serta saran secara independen dan objektif," tandasnya. (*)