Makin Panas, Luhut vs Cak Imin Saling Tantang ke Lokasi Tambang, Cek Temuan Jatam Soal Hilirisasi

"Dia bilang Muhaimin (Cawapres nomor urut 1) mau minta ketemu saya.

Dia ada nomor telepon saya, telepon saja kapan pergi dia sana (ke lokasi hilirisasi)," kata Luhut di kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Luhut Bongkar Kinerja Tom Lembong Saat di Kabinet, Tak Terima Cerita Contekan untuk Jokowi Diungkit

Menurut pensiunan TNI AD itu, pernyataan terkait hilirisasi ugal-ugalan dari Muhaimin banyak dikomentari masyarakat di Morowali, Sulawesi Tengah dan Weda Bay, Maluku Utara.

"Dan itu (hilirisasi ugal-ugalan) yang paling banyak saya lihat komentar itu dari Morowali loh, dari Weda Bay, mereka bilang 'kami menikmati adanya downstream ini'," ujar Luhut.

Cak Imin lagi-lagi tak surut.

Dia menantang balik Luhut lagi dan bakal mengajaknya ke berbagai wilayah pertambangan untuk melihat kondisi masyarakat.

“Iya nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut.

Saya ajak ke daerah-daerah tambang,” ujar Muhaimin di Wonosobo, Jawa Tengah pada Sabtu, 27 Januari 2024.

Ulasan Jatam

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menegaskan bahwa realitas praktik hilirisasi nikel justru memiskinkan warga dan menguntungkan pelaku industri.

Hilirisasi itu disebut telah memicu perluasan pembongkaran nikel yang berdampak pada lenyapnya ruang produksi warga, pencemaran sumber air dan perairan laut, perusakan kawasan hutan yang memicu deforestasi, terganggunya kesehatan warga, kekerasan dan kriminalisasi, serta kecelakaan kerja yang berujung pada kematian.

"Situasi itu terjadi di hampir seluruh kawasan industri, mulai dari PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali; PT Gunbuster Nickel Industry di Morowali Utara; Virtue Dragon Nickel Industry di Konawe; Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah; hingga Kawasan Industri di Pulau Obi yang dikendalikan Harita Group," kata juru kampanye Jatam, Alfarhat Kasman, dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).

Dia menambahkan bahwa isu ini tak cuma membicarakan proyek hilirisasi andalan Jokowi yang ugal-ugalan, melainkan juga terganggunya kepentingan bisnis Bahlil dan Luhut, serta sejumlah pengusaha dan elite politik yang tersebar di tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2024.

Baca juga: Buntut 2 Jari Iriana Jokowi, Gibran Sebut Hal Biasa, KPU Nilai tak Masalah, Cak Imin: Memalukan!

"Bahlil (Menteri Investasi), misalnya, terhubung ke PT Meta Mineral Pradana, perusahaan tambang nikel yang memiliki dua izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Pemegang saham perusahaan ini dimiliki oleh PT Rifa Capital (10 persen) dan PT Papua Bersama Unggul (90 persen), milik Bahlil," ujar Alfarhat.