Hitungan Akbar Faisal Soal Peta Kekuatan Peluang Hak Angket, Sorot Keseriusan PPP, PKB, Nasdem

Dia menjelaskan, melihat sejarah masa lalu PDI Perjuangan dan PKS adalah 2 partai yang akan cukup militan memproses hak angket di DPR.

"PDI Perjuangan dan PKS adalah dua partai yang secara situasional pernah memilih sebagai oposisi.

Jadi meskipun ada ruang bagi mereka untuk berubah, tapi militansi dan genetiknya sudah kental sebagai oposisi," ungkap Akbar.

Bahkan secara detil yang pernah menerapkan sebagai oposisi sesungguhnya adalah PDI Perjuangan.

Sedangkan PKS ada yg kemudian berbelok dukung pemerintah pada beberapa kebijakan dan pembuatan perundang-undangan.

"Sementara untuk partai pendukung paslon 1 dan 3 yang lain, yaitu PPP, PKB, dan Nasdem harus kita cermati baik-baik keseriusan mereka," ujar Akbar.

Dia menuturkan, PPP punya cerita masa lalu mendukung Golkar saat Orde Baru.

Sementara itu, Nasdem dan PKB cenderung merapat kepada partai yang berkuasa atau penguasa.

Baca juga: Apa Itu Hak Angket dan Hak Interpelasi, Dua Upaya Politik Hadang Prabowo-Gibran Menang Pilpres 2024

"Tapi saya ingin fokus pada Nasdem dan PKB, bahwa kali ini mereka ini bisa membuktikan kepada pendukungnya bahwa mereka tidak selamanya mengambil posisi menikmati kue dari kekuasaan.

Tapi bisa juga menjalankan tugas politik mereka di DPR dengan mengulik berbagai kecurangan pemilu melalui hak angket," tutur Akbar.

Dia menegaskan, hak angket sekaligus menjadi pembuktian DPR untuk mengkritisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, selama 10 tahun ini pemerintahan Jokowi begitu ingin menguasai semua situasi, dan DPR seolah tumpul sehingga banyak peraturan yang akhirnya lolos, termasuk untuk penyelenggaraan Pemilu.

Akbar menegaskan, bergulirnya hak angket bukan cuma soal hitungan jumlah kursi atau peta kekuatan, tapi justru menjadi pembuktian bahwa partai pengusung paslon 1 dan 3 tetap sejalan dengan visi-misi kampanye capres yang diusung.

"Jadi semua partai pengusung paslon 1 dan 3 harus didorong untuk benar-benar serius menggulirkan hak angket di DPR," ujar Akbar.

Dia menambahkan, telah muncul desas-desus bahwa ada upaya dari penguasa untuk mendekati partai-partai pengusung paslon 1 dan 3.

Baca juga: Langkah Politik Jokowi Gaet Demokrat Masuk Kabinet, Counter Upaya Hak Angket, AHY: Harus Move On