Jokowi dan Koalisi Prabowo-Gibran Bakal Cegah Hak Angket, Pengamat Singgung Situasi Nasdem dan PKB

Makin Sulit Buntut Demokrat Masuk Pemerintahan

Ujang juga mengatakan terealisasinya hak angket ini akan semakin kecil ketika Partai Demokrat telah masuk ke pemerintahan.

Baca juga: NasDem Sarankan Kubu Ganjar-Mahfud MD, Daripada Teriak Hak Angket, Lebih Baik Perkuat Bukti-bukti

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), baru saja dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto.

Hadi diketahui menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Padahal, sebelumnya, selama lebih dari sembilan tahun pemerintahan Jokowi, Demokrat berstatus sebagai oposisi.

Dengan hal ini, Ujang mengatakan posisi pemerintah dan partai pengusung Prabowo-Gibran semakin kuat pasca Demokrat berkoalisi.

"Hak angket ini agak berat digulirkan karena koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dan koalisi Prabowo-Gibran lebih kuat.

Apalagi dengan masuknya Demokrat ke eksekutif dan memperkuat kekuatan parlemen koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya.

Baca juga: Hitungan Akbar Faisal Soal Peta Kekuatan Peluang Hak Angket, Sorot Keseriusan PPP, PKB, Nasdem

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Hak Angket DPR 'Layu sebelum Berkembang', Jokowi Plus Koalisi Prabowo-Gibran Bakal Bendung