Luhut Minta Tukang Kritik Pemerintah Minggat dari Indonesia, Anies Baswedan Singgung Pembelajaran

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan  menuai kontroversi.

Baru-baru ini, Luhut Binsar Pandjaitan berbicara di acara Business Matching 2024 di The Meru, Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024), menuai kontroversi.

Dalam pidatonya, Luhut meminta pihak yang kerap melontarkan kritik terhadap Pemerintah, agar pindah saja dari negara ini.

Alhasil, pidato Luhut tersebut menuai reaksi dari sejumlah tokoh, salah satunya Anies Baswedan.

Capres Anies Baswedan memberikan respons kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun sebelumnya, Luhut meminta mantan pejabat yang suka mengkritik pemerintahan agar angkat kaki dari Indonesia.

Baca juga: 3 Pakar Pimpin 1.000 Pengacara AMIN Bongkar Kecurangan Pilpres, Ada Refly Harun, Mengacu Dirty Vote

Baca juga: Lingkaran Jokowi yang Diprediksi Maju Pilkada Serentak 2024, Sekpri Iriana Minta Restu ke Prabowo

Lantas, Anies memandang kritikan itu harus dilihat sebagai proses pembelajaran untuk masyarakat.

Dengan begitu, Anies berharap masyarakat bisa memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Anies menilai pemerintah harus menjadikan kritikan dan komentar sebagai bahan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Sehingga, menurutnya pengkritik tidak boleh semen-mena dituduh melakukan kesalahan.

"Kalau ada komentar dan kritik ini jadikan sebagai kesempatan menjelaskan kepada publik tapi bukan kemudian yang kritik jadi salah," tuturnya.

Pidato Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar kritik yang disampaikan kepada Pemerintah, adalah kritik yang membangun.

Dirinya menyindir orang yang kerap mengkritik agar pergi saja dari Indonesia.

"Saya berharap kita bangga jadi orang Indonesia. Kita kritik bangsa kita tapi kritik yang membangun.

Jangan merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah saja dari Indonesia ini," ujar Luhut dalam sambutannya pada acara Business Matching 2024 di The Meru, Denpasar, Bali, Kamis (7/3/2024).

Luhut mengaku kesal jika ada pihak yang mengkritik kekurangan dari Pemerintah.

Baca juga: Siap Koalisi di Piilkada DKI Jakarta 2024, Kata Nasdem, PKB, PKS soal Peluang Anies Diusung Bacagub

Baca juga: TKN Prabowo Tak Masalah Jika Kubu Anies Kerahkan 1 Juta Pengacara Sekalipun, Yang Penting Bukti

Bahkan dirinya menanyakan balik kinerja pihak yang dikritik. Menurut Luhut, orang yang mengkritik tersebut juga belum tentu memiliki kinerja yang baik saat menjabat.

"Saya suka kesal juga kadang-kadang bilang ini kurang, ini kurang. Aku tanya juga, ku lihat dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kelihatan," tutur Luhut.

"Jangan sombong lah kau bicara kritik-kritik. You have done nothing," tambah Luhut.

Sosok Presiden Joko Widodo, menurut Luhut, adalah teladan dalam memberikan kinerja yang baik.

"Kita pejabat harus memberi contoh seperti pak Jokowi. Dia berikan teladan. Kita dalam kelas kita masing-masing. Posisi kita masing-masing harus kita beri contoh," pungkas Luhut.

Bangsa Indonesia, menurut Luhut, harus kompak dan mampu memberikan kritik yang membangun.

Respon Isu Pemakzulan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan merespon isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Luhut mengaku sedih ada pejabat negara ikut-ikutan komentar.

Baca juga: Anies Digadang-gadang Nyagub di Jakarta, Pengamat Sebut seperti Ajukan Diri jadi Anak Buah Prabowo

Baca juga: Pj Gubernur Aceh Diganti, Mendagri Tepis Isu Pencopotan Imbas Anies-Cak Imin Menang Telak di Aceh

Selain itu Luhut Binsar Pandjaitan sedih isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul di tengah Pemilu 2024.

Luhut heran kenapa isu pemakzulan muncul di tengah kontestasi demokrasi di Indonesia.

"Apa sih yang mau dimakzulkan itu? S

Saya enggak ngerti saya terus terang sedih juga kok sampai begitu ramai kita ngomong," kata Luhut dalam Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Rabu (17/1/2024) seperti dikutip Tribunnews.com.

Luhut mengatakan bahwa, beberapa pejabat negara yang turut berkomentar menyoal pemakzulan Presiden Jokowi itu langkah yang tidak dibenarkan.

Anak buah Jokowi itu mengingatkan bahwa pemakzulan Presiden tidak akan mudah dilakukan.

"Ada juga pejabat negara yang ikut pula berkomentar itu kan nggak bener.

Apa sih kalaupun dilakukan pemakzulan sekarang apa iya prosesnya bisa dilakukan? Kan nggak bisa faktornya kan banyak sekali," jelasnya.

Menurut Luhut, keributan politik menyoal pemakzulan jelang Pilpres 2024 itu tidak perlu. Dia menyarankan agar fokus pada pemilihan 14 Februari 2024 nanti.

"Jadi ngapain kita bikin keributan politik yang nggak perlu menurut saya. Jadi ngapain bikin keributan politik tanggal 14 Februari nanti pilpres coblos sesuai hati nurani masing-masing," ungkapnya.

Luhut juga ingin seluruh rakyat Indonesia paham bahwa masih banyak program kerja yang harus pemerintah selesaikan, ketimbang harus ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan ranah KPU serta Bawaslu.

“Saya memahami bahwa di tengah pesatnya sebaran informasi saat ini, kabar dan isu bermunculan bak jamur di musim penghujan,” jelas Luhut.

Maka dari itu, Luhut menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan memilih pemimpin baru di tanggal 14 Februari nanti, untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana.

Baca juga: Beda Kekuatan Anies, Ganjar dan Prabowo Soal Kuasa Hukum Jelang Sidang MK, Ada yang Siap 1000 Orang?

Baca juga: Hasil Pilpres 2024 Versi Hitung Manual KPU di 24 Provinsi, Anies: Kalau Ada Putaran 2 Gimana?

Gunakan akal sehat untuk menyaring dan memilah informasi yang faktual dan valid.

Lalu kenali calon pemimpin dari apa yang sudah dia kerjakan, bukan sekedar dari penilaian dan opini satu atau beberapa orang.

Isu mengenai pemakzulan atau pelengseran Presiden Joko Widodo belakangan mencuat. Ini berawal dari aspirasi sejumlah tokoh yang mengatasnamakan diri sebagai Petisi 100.

Pada Selasa (9/1/2024), mereka mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 hingga pemakzulan terhadap Jokowi.

Para tokoh ini, seperti, Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letnan Jenderal TNI Marsekal (Purn) Suharto. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Akui Kesal saat Ada Kritik, Luhut: Jangan Sombong Lah Kau Bicara Kritik-kritik.

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.