Musrenbang RKPD 2025 Digelar, Ketua DPRD Paser Minta Pemda Tingkatkan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi

"Untuk tahap awal, kelompok sasaran program RPL ini dapat ditujukan buat sebagian guru-guru PAUD di Kabupaten Paser yang jenjang pendidikannya masih setara Diploma dan SLTA yang berjumlah 377 orang," urai Yudi. 

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami kenaikan, yakni dari 1,10 persen di tahun 2022 menjadi 1,38 di tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukkan, kebijakan Pemkab Paser telah mampu mendorong dan memberdayakan masyarakat. 

"Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya ekonomi yang ada, dan merangsang perkembangan aktivitas ekonomi," urainya.

Namun, kata Yudi, angka tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 6,22 persen.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan sumber daya ekonomi Kabupaten Paser di seluruh lapangan usaha, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 

"Di samping itu, juga perlu kita pikirkan bersama untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan kita terhadap sektor ekstraktif," paparnya. 

Baca juga: Ketua Pansus I DPRD Paser Beber akan Ada Perubahan Nomenklatur di Susunan Perangkat Daerah

Sementara untuk persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser mengalami penurunan, yakni  9,73 persen pada tahun 2021menjadi 9,11 persen pada tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukan dalam dua tahun terakhir ini, Kabupaten Paser sudah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 1.170 orang. 

"Angka ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan presentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dengan persentase rata-rata sebesar 6,11 persen," singgungnya. 

Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Paser pada tahun 2023 mengalami penurunan dari 5,70 persen di tahun 2021 menjadi 4,72 persen pada tahun 2023. 

Hal tersebut menunjukkan dalam 2 tahun ini, kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Paser sudah sesuai dengan harapan bersama, karena berdampak terhadap banyaknya angkatan kerja yang terserap pada pasar kerja. 

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Paser relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Provinsi Kaltim, yaitu 5,31 persen 

"Ke depan, harus terus diambil langkah-langkah strategis melalui program dan kegiatan yang mampu menstimulus terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan kerja di Kabupaten Paser ini," harap Yudi. 

Diharapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Paser tahun 2025 bisa dilakukan secara sistematis dan efektif, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Paser. 

"Diperlukan koordinasi, integrasi dan kolaborasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat di daerah sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu dan terarah dalam jangka panjang," tutup Ketua DPRD Paser. (*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.