Dampak Nyata IKN Nusantara di Kaltim, Ekonomi di Balikpapan Meroket Tajam, Jadi Kota PMDN Tertinggi

Adapun lima besar sektor pendorongan realisasi investasi di Kota Balikpapan meliputi industri kimia dan farmasi dengan nilai Rp 1,9 triliun.

Disusul transportasi, gudang, dan telekomunikasi senilai Rp 577 miliar. Kemudian industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 533 miliar.

Berikutnya industri makanan Rp 489 miliar, dan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 262 miliar.

Sementara PMA didominasi sektor industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, optik, dan jam senilai Rp 357 miliar.

Menyusul kemudian sektor industri kimia dan farmasi Rp 115 miliar.

Baca juga: Komitmen Prabowo untuk Sejahterakan Masyarakat Adat di IKN Nusantara, Janjikan Kompensasi

Selanjutnya transportasi, gudang, dan telekomunikasi Rp 79 miliar. Di tempat keempat dan kelima masing-masing sektor perdagangan dan reparasi Rp 60 miliar, dan sektor jasa lainnya Rp 39 miliar.

"Dari catatan realisasi investasi Kuartal I-2024 ini, telah menyerap 3.057 tenaga kerja," tuntas Helmi.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkantor di IKN Nusantara Juli 2024
Kemenkopolhukam siapkan smart defense system untuk sistem pertahanan negara di IKN Nusantara Kaltim.

Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI terus berupaya membangun sistem pertahanan cerdas atau smart defense system di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini menyusul rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Oleh karena itu, menurut Deputi Bidkoor Pertahanan Negara (Hanneg) Kemenko Polhukam Laksda TNI Kisdiyanto, pemerintah harus meningkatkan pertahanan melalui koordinasi intensif dengan kementerian dan pihak-pihak terkait.

"Kita mampu untuk mewujudkan sistem pertahanan IKN sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yakni Smart Defense System,” jelas Kisdiyanto, dikutip dari Antara, Minggu (12/5/2024).

Menurut Kisdiyanto, sistem pertahanan cerdas harus dibangun di IKN karena daerah tersebut nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia, serta sesuai dengan rencana induk sistem pertahanan negara di IKN tahun 2022-2024.

Selanjutnya pada 2025 pemerintah harus fokus untuk meningkatkan sistem pertahanan IKN dan negara secara keseluruhan.

Karenanya, dia menilai dibutuhkan peningkatan di bidang teknologi dan strategi pertahanan untuk menunjang rencana induk sistem pertahanan IKN 2024 dan 2025.