Cara Padankan NIK KTP dan NPWP Paling Lambat 30 Juni 2024 bisa Via Online, tak harus ke Kantor Pajak

TRIBUNKALTIM.CO - Simak cara padankan NIK KTP dan NPWP yang harus dilakukan paling lambat 30 Juni 2024.

Untuk cara padankan NIK KTP dan NPWP ini dapat dilakukan via online, jadi Wajib Pajak tak perlu ke kantor pajak.

Segera padankan NIK KTP dan NPWP supaya tidak terkena sanksi dari Pemerintah.

Diketahui, Pemerintah mulai 1 Juli 2024 resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Baca juga: Terjawab Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Belum Melakukan Pemadanan NIK dengan NPWP hingga 30 Juni 2024

Baca juga: Terjawab Sudah Apa yang Terjadi Jika NIK dan NPWP Tidak Dipadankan? Simak Penjelasannya

Baca juga: Terjawab NPWP 16 Digit Berlaku Mulai Kapan, Bukan 1 Januari 2024, Cek Jadwal Terbarunya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak segera melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Sebab pemerintah masih memberikan batas waktu pemadanan NIK-NPWP hingga Minggu (30/6/2024).

Jadi bagi Anda yang belum melakukan segera melakukan langkah pemadanan.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (29/5/2024), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan bahwa implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku secara penuh mulai Senin (1/7/2024).

Sementara itu, NPWP dengan format lama yang menggunakan 15 digit hanya akan berlaku hingga Minggu (30/6/2024).

Lantas, apakah ada denda uang jika wajib pajak tidak memadankan NIK-NPWP hingga 30 Juni 2024?

Penjelasan DJP terkait pemadanan NIK dan NPWP

Dwi menuturkan bahwa DJP tidak memberikan denda dalam bentuk apapun (termasuk uang) apabila wajib pajak belum memadanan NIK dan NPWP sampai batas waktu berakhir.

Selain itu, DJP juga tidak mengenakan sanksi kepada wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK-NPWP sampai 30 Juni 2024.

Meskipun demikian, ada risiko yang harus ditanggung apabila masyarakat tidak memadankan NIK dengan NPWP.

Baca juga: Cara Mudah Pemadanan NIK dan NPWP di DJP Online Lewat HP dari Rumah, Ini Langkah-langkahnya

“Bagi wajib pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP karena seluruh layanan tersebut akan menggunakan NIK sebagai NPWP,” ungkap Dwi saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2024).

Oleh karena itu, Dwi mengimbau kepada wajib pajak untuk melakukan pemadanan sebelum 30 Juni 2024. 

Hal tersebut perlu dilakukan karena terdapat data-data yang memerlukan konfirmasi dan verifikasi secara mandiri dari pihak wajib pajak.

Selain itu, wajib pajak pribadi yang tidak memadankan NIK dengan NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.09/2024 tentang Penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak pada Sistem Administrasi Perpajakan.

Layanan administrasi yang gunakan NPWP format baru

Dikutip dari Kontan, Sabtu (18/11/2023), terdapat beberapa layanan administrasi yang akan menggunakan layanan NPWP format baru yang sudah dipadankan dengan NIK.

Berikut layanan administrasi yang akan gunakan NPWP format baru:

Baca juga: Cara Pemadanan atau Validasi NIK NPWP, Batas Akhir Diundur hingga 1 Juli 2024

* Layanan pencairan dana pemerintah

* Layanan ekspor

* Layanan impor

* Layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya

* Layanan pendirian badan usaha

* Perizinan berusaha.

Cara memadanan NIK-NPWP

Jika NIK yang terdiri dari 16 digit belum terintegrasi dengan NPWP, wajib pajak perlu segera melakukan pemadanan secara mandiri sebelum 30 Juni 2024.

Tidak perlu mendatangi KPP Pratama, wajib pajak dapat memadankan NIK dan NPWP secara online melalui perangkat ponsel atau komputer.

Berikut cara menyambungkan NIK dan NPWP agar nomor penduduk dapat digunakan sebagai nomor wajib pajak:

Baca juga: Berubah! Terjawab Sudah NPWP 16 Digit Berlaku Kapan, Cek Jadwal Terbaru

* Bukalah laman resmi DJP di www.pajak.go.id

* Klik menu “login”

* Selanjutnya masukkan 16 digit NIK

* Masukkan kata sandi dan kode keamanan Klik menu “login” dan tunggu hingga masuk ke halaman profil.

Apabila login tidak berhasil, wajib pajak dapat mengikuti cara berikut ini:

* Bukalah laman resmi DJP di www.pajak.go.id

* Klik menu “login” Masukkan 15 digit NPWP lama yang dimiliki

* Masukkan kata sandi dan kode keamanan

* Buka menu “profil” lalu masukkan

* NIK sesuai dengan yang ada di KTP Klik menu “cek validitas NIK”

* Setelah itu klik “ubah profil”

* Apabila sudah berhasil, klik menu “logout”

* Kemudian lakukan login ulang menggunakan NIK dan kata sandi yang baru saja dimasukkan.

Cara mengecek NIK sudah terintegrasi dengan NPWP

Setiap wajib pajak perlu mengecek apakah NIK yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dipadankan dengan NPWP atau belum.

Sebab, wajib pajak yang belum mengintegrasikan NIK dan NPWP akan mengalami kesulitan mengakses layanan perpajakan mulai bulan depan.

Guna mengetahuinya, ikuti langkah-langkah berikut:

- Masukkan NIK, nomor Kartu Keluarga (KK), dan kode captcha Setelah selesai, klik "Cari" untuk mengetahui apakah NIK sudah terintegrasi dengan NPWP.

Selanjutnya, halaman akan menampilkan hasil pencarian yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak (WP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama terdaftar, dan status aktif atau tidaknya.

Baca juga: Langkah-langkah Pemadanan NIK Jadi NPWP, Wajib Pajak Segera Urus Paling Lambat 31 Desember

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim

Artikel ini telah tayang di kompas.com dan Tribungayo.com dengan judul NIK Anda Sudahkah Jadi NPWP, Batas Memadankan NIK-NPWP hingga 30 Juni 2024, Yuk Buruan.