DPRD PPU Dorong Pemkab Segera Rumuskan Solusi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Benuo Taka.

Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menjelaskan, bahwa pengentasan kemiskinan bisa dimulai dari pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat.

Kata dia, ketersediaan air baku untuk digunakan masyakarat PPU memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masih sangat terbatas.

Padahal, air baku adalah kebutuhan dasar sehingga menjadi salah satu indikator dalam tingkat kemiskinan yang ada.

"Kalau ketersediaan air baku dihubungkan dengan tingkat kemiskinan memang ada relevansinya," ungkapnya pada Rabu (26/6/2024).

Politisi Partai Demokrat itu juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah harus mengambil langkah-langkah konkrit, agar persoalan serupa bisa segera di atasi.

Baca juga: Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor Sebut Sumur Bor di Babulu Solusi Jangka Pendek Buat Warga

Baca juga: Paripurna DPRD PPU Digelar, Pj Bupati Sampaikan Nota Penjelasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

Jika berkaca pada solusi jangka pendek, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) baru saja memberikan bantuan sumur bor untuk wilayah Kecamatan Babulu.

Tetapi jumlahnya masih terbatas, dan hanya bersifat sementara.

"Yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu kan sifatnya jangka pendek, kita tetap harus mengupayakan yang jangka panjangnya," jelasnya.

Pengentasan kemiskinan kata dia sudah harus di galakkan. Hal itu mengingat PPU sebagai bagain dari IKN sehingga juga harus mengejar kemajuan yabg ada di ibu kota baru.

Baca juga: 20 Rekomendasi Kuliner Makanan Khas Samarinda, Disukai Warga Lokal dengan Citra Rasa Unik dan Lezat

"Saya pikir kita sudah harus merumuskan itu, karena kemiskinan itu memang berhubungan dengan air baku, sanitasi, dan lainnya," pungkasnya. (*)