Tanggapan Disdikbud Samarinda Implementasi Permendikbud 48/2023 tentang Anak Penyandang Disabilitas

"Peserta didik penyandang disabilitas juga harus didampingi oleh tenaga-tenaga profesional, yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya," ujar Yaswardi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendorong melalui Workshop Implementasi Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023 agar menciptakan kota yang ramah penyandang disabilitas.

Kesetaraan dan keadilan, termasuk di bidang pendidikan diharap terwujud, serta aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

Ia mencontohkan dari beberapa negara yang pernah dikunjungi, terdapat fasilitas umum yang dapat mempermudah penyandang disabilitas.

“Karena pendidikan itu tidak semata-mata pendidikan formal. Tidak semua orang juga beruntung bisa mendapatkan haknya untuk belajar hanya pendidikan non formal dan pendidikan informal,” kata Hetifah.

Tidak hanya Kota Samarinda saja, ia juga berharap kota-kota lain dapat menciptakan lingkungan yang layak serta ramah terhadap penyandang disabilitas.

“Dengan adanya Permendikbud ini, kita berharap fasilitas pendidikan semakin ramah bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” tukasnya.

Penyandang Disabilitas di Kota Samarinda Bisa Daftar di 190 Sekolah Reguler

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin mengungkapkan, Kota Samarinda telah menjalankan pendidikan inklusif.

Saat ini, terdapat sekitar 190 sekolah di Kota Tepian, telah penyelenggara sekolah inklusif dengan jumlah siswa penyandang disabilitas mencapai 800 orang.

"Samarinda memiliki layanan pusat disabilitas yang lengkap, mulai dari dokter, terapis, hingga psikolog. Kami juga telah menyiapkan jalur pendaftaran khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas," jelasnya.

Meski, Kota Samarinda telah menunjukkan progres yang baik, tetapi banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan pendidikan inklusif secara menyeluruh.

Salah satunya, ketersediaan SDM yang kompeten.

Mengatasi hal ini, pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas guru melalui berbagai pelatihan.

Dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait juga diharapkan pendidikan inklusif di Indonesia dapat terwujud secara optimal.