Prabowo Belum Putuskan Jumlah Kementrian di Kabinetnya, Tergantung Anggaran, ASN Juga Gedung Kantor

TRIBUNKALTIM.CO - Berapa jumlah kementrian di kabinet Prabowo-Gibran belum ditentukan.

Semuaya tergantung dari ketersediaan anggaran, ASN, hingga gedung pemerintahannya.

Selain itu, jumlah kementrian akan disesuaikan dengan janji kampanye pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Demikian diungkapkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pihaknya masih menghitung berapa jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.

Baca juga: Kandidat Cagub di Jawa Tengah Mengerucut ke 2 Nama, 3 Hasil Survei Terbaru Pilkada Jateng 2024

Dasco mengatakan, postur kabinet Prabowo-Gibran disesuaikan dengan janji kampanye pada Pilpres 2024.

"Kabinet sampai sekarang kita masih hitung sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Terutama bagaimana mengoptimalkan fungsi kementerian yang disesuaikan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Maka dari itu, kata Dasco, berapa jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran belum bisa dipastikan.

Apalagi, kata dia, jumlah kementerian turut mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.

"Sehingga dalam jumlah itu juga masih belum fix berapa," ucap dia.

"Nah ini juga tergantung kan nanti ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana pendukung seperti ASN, keuangan, dan gedung, gitu," kata Dasco.

Gagasan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian sebaiknya tidak menjadi pembagian konsesi politik buat para kelompok pendukungnya dalam Pilpres 2024 atau hanya ajang mencari keuntungan ekonomi.

Baca juga: 4 Pesawat Terbang 24 Jam Nonstop Demi Modifikasi Cuaca di IKN Nusantara, Mendung Pun Tak Jadi Hujan

Menurut Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam, sebaiknya Prabowo mengutamakan kandidat menteri dari kalangan ahli yang kompeten dan dipercaya publik buat memimpin kementerian, supaya terbentuk kabinet ahli (zaken kabinet).

Jika jumlah kementerian ditambah tanpa mempertimbangkan hal itu, Umam khawatir hanya menjadi ajang perebutan proyek pemerintah.