Dugaan Pungli Penjualan Buku di Samarinda yang Bikin Emak-emak Demo, Ada 30 Sekolah yang Ditelusuri

Diketahui orangtua murid di Samarinda sudah dua kali menggelar demo terkait mahalnya biaya pendidikan dengan mengusung sejumlah aduan mulai dari pungli yang berujung intimitasi hingga diskriminasi.

Aksi demo orangtua murid di Samarinda ini digelar 24 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 kemarin.

Kemarin, Senin (5/8/2024) beberapa perwakilan orang tua siswa sekolah di Kota Samarinda mengumpulkan bukti-bukti terkait aduan dari dugaan pungli praktik penjualan buku di beberapa sekolah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di Balai Kota.

Assisten I Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Ridwan Tassa menerima langsung bukti-bukti yang dibawa perwakilan orangtua murid. 

"Mereka datang menyampaikan dan memberikan bukti-bukti pengaduan," ungkapnya saat ditemui TribunKaltim.

Ada yang disuruh menulis di lantai karena tidak ada buku

Sebelumnya, Kamis (1/8/2024) orangtua murid di Samarinda mengadukan dugaan pungutan liar atau pungli, intimidasi hingga diskriminasi yang diterima anaknya di sekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu membayar uang kas. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Telah Rumuskan Terkait Solusi Buku Penunjang Sekolah, Ini 4 Opsinya

Dugaan pungli hingga intimidasi dan diskriminasi ini ini diserukan oleh orangtua murid yang sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri di Samarinda, ibu kota Kaltim. 

Kemarin, orangtua murid yang didominasi ibu-ibu ini membawa bukti-bukti terkait dugaan praktik pungli tersebut.

Korlap Aksi, Nina, menjelaskan pasca aksi demo pertama di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2024) lalu mereka telah meredam kemarahan para kaum ibu.

Sebab kala itu Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin langsung menindaklanjuti dengan memperlihatkan surat edaran kepada sekolah-sekolah pada 1 Juli 2024 yang menekankan poin bahwa buku paket, LKS dan seragam harus disedikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan harus segera dirincikan serta disesuikan dengan aturan.

"Itu kami sebarkan ke setiap orangtua murid untuk tanya ke guru dan kepala sekolah," jelas Nina kepada Tribunkaltim.co.

Namun jelasnya, baik guru dan kepala sekolah mengatakan tidak memaksa membeli, tetapi buku paket tidak dapat dikeluarkan karena tidak cukup untuk semua pelajar. 

Tidak hanya itu, anak-anak mereka selalu dibebankan pekerjaan rumah (PR) yang sangat banyak namun kesulitan sebab tidak memiliki buku paket.

"Sudah begitu diintimidasi kalau tidak dikerjakan atau nilai jelek tidak akan naik kelas dan banyak intimidasi lain," jelasnya.

Baca juga: Orangtua Murid di Samarinda Demo Lagi, Seragam dan Buku Mahal hingga Anak Diancam tak Naik Kelas

Bahkan ada juga orangtua murid yang mengaku anak mereka mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena tidak bisa membeli buku dan tak mampu membayar uang kas kelas.