Luputnya IKN dalam Pidato Perdana Presiden ke-10—Bukan ke-8—RI Prabowo

Ketika menyebutkan prestasi dan jasa Presiden Jokowi, Prabowo lebih menekankan pada keberhasilan menjaga stabilitas perekonomian negara dari bencana global pandemi Covid-19.

Dengan tidak di-spill-nya IKN oleh Presiden Prabowo, hal ini seperti menguatkan dugaan sejumlah pihak.

Diperkirakan bahwa pembangunan IKN yang biaya totalnya Rp 466 triliun itu memang bukan prioritas pemerintahan pasca-Presiden Joko Widodo.

Alokasi APBN sebesar ±20 persen tersisa sedikit untuk pembangunan IKN.

Dari anggaran Rp 89,4 triliun, dalam kurun waktu 2022–2024 dana APBN yang terpakai mencapai Rp72,3 triliun (CNBC Indonesia, 10/6/2024).

Sementara pembiayaan IKN sebanyak ±80 persen atau sekitar Rp 370 triliun yang diproyeksikan dari non-APBN, menurut Presiden Jokowi realisasinya baru mencapai Rp 58,4 triliun (Kompas.com, 8/10/2024). 

Belum ada berita resmi yang mengabarkan adanya satu investor asing yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun di IKN jika investor tersebut bersedia menanamkan modalnya di IKN untuk siklus pertama.

Penerbitan UU Nomor 23 Tahun 2023 yang merevisi UU IKN 2022 memberikan peluang investor memperoleh HGU siklus kedua hingga totalnya berdurasi 190 tahun.

Yang cukup ramai adalah seremoni groundbreaking di IKN sebanyak 8 kali.

Ada juga peresmian jalan tol Jembatan Pulau Balang yang melibatkan influencer Jakarta-sentris, yang kemudian kembali ditutup.

Interpretasi bahwa IKN bukan program prioritas pemerintah periode 2024–2029 juga telah diungkapkan oleh anggota Tim Kampanye Nasional Capres Prabowo.

Profesor Soedradjad Djiwandono menyatakan bahwa program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo lebih penting ketimbang pembangunan IKN.

Hal ini dinyatakan oleh kakak ipar Prabowo tersebut dalam wawancara Kompas TV bersama Rosiana Silalahi yang ditayangkan 28 Maret 2024.

Dari aspek kredibilitas, Soedradjat jelas person dalam ring-1 Prabowo.

Ayah kandung dari Gerardus Budisatrio Djiwandono—anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Timur—itu pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia dan menteri pada kabinet Presiden Soeharto.