Kenapa Pekerja Rela Terima Upah di Bawah Rp 3.579.313?

Kalimantan Timur memang dikenal dengan daerah dengan biaya hidup termahal kelima di Indonesia.

Masih dari hasil survei yang sama yang dilakukan tahun 2021, rata-rata satu porsi makan di Kalimantan Timur senilai dengan Rp 30.000. Sedangkan biaya tempat tinggal (kontrak) per bulan di angka antara Rp 700.000 hingga Rp 1.000.000. 

Baca juga: 3 Kebohongan Paling Epic

Data yang juga layak dipersandingkan untuk melihat biaya hidup di Kalimantan Timur adalah keputusan Pemprov Kaltim yang menganggap anggaran Rp 10.000 untuk biaya makan siang bergizi yang ditetapkan pemerintah pusat terlalu kecil. 

Untuk mewujudkan janji presiden terpilih Prabowo Subianto, pemerintah pusat berencana untuk mengalokasikan Rp 10.000 untuk setiap porsi makan siang bergizi. Namun nilai Rp 10.000 tersebut tak bisa diskenariokan atau diterapkan di Kalimantan Timur.

Untuk itu Pemprov Kaltim akan menambahkan setiap porsinya menjadi Rp 17.000 sebagai standar minimal untuk satu porsi makan siang bergizi sebagai bagian dari program Presiden Prabowo Subianto. 

"Rp 10.000 di Kaltim hanya bisa memeroleh nasi telor," demikian kira kira tanggapan Kaltim terkait dengan anggaran makan siang bergizi yang kemudian dikonversi menjadi Rp 17.000 per porsi dengan tambahan dari APBD Kaltim. 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa perspektif pekerja di Kaltim dalam mengkualitatifkan angka UMP terlalu kecil barangkali menjadi lebih objektif jika dibanding dengan sudut pandang pengusaha yang tentu memandang nilai UMP dianggap terlalu memberatkan mereka. 

Baca juga: Masa Tenang, Dibuat untuk Menentukan Siapa Pemenangnya

Untuk menguatkan perspektif pengusaha, barangkali alasan lesunya ekonomi makro, inflasi, dan lainnya akan menjadi alasan yang juga harus dianggap masuk akal.

Belum lagi sektor pajak yang proyeksinya semakin membuat pengusaha ngeper. 

Namun demikian, faktor dominan dan determinan antara pekerja dan pengusaha tetap saja memosisikan buruh atau pekerja ada di pihak yang kalah. 

Kita harus fair, di mana lebih banyak pekerja yang memilih diam ketika mereka terpaksa menerima upah jauh di bawah UMP. 

Bagi pekerja, kreativitas menyiasati sulitnya hidup di Kalimantan Timur yang konon akan menjadi ibu kota jauh lebih bijak ketimbang harus bertengkar dengan pengusaha yang memberikan mereka upah. 

Pasrah dan menerima situasi tak adil dengan menerima upah di bawah UMP adalah langkah kompromi untuk tetap survive hidup di Kalimantan Timur, provinsi yang bakal menjadi Ibu Kota Nusantara sambal mencari peluang lain. 

Baca juga: Perlawanan Diam Edelweizz

Bukan hanya pekerja yang sudah terjebak di situasi ini.

Para pencari kerja di Kalimantan Timur juga memilih bersikap kooperatif dengan menurunkan grade mereka dan siap menerima job ketika mereka sedang melamar pekerjaan. 

Sejumlah calon karyawan bahkan siap menerima pekerjaan yang diinginkan, meski dengan gaji yang jauh di bawah UMP, termasuk posisi yang diinginkan yang sebenanrnya tak sesuai dengan spesifikasi mereka. 

Kesimpulannya, kita melihat ada ketidakseimbangan antara jumlah peluang kerja di Kalimantan Timur yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding angkatan kerja baru atau pencari kerja. (*)