Pasar Taman Rawa Indah Bontang Mulai Tertata usai PKL yang Berjualan Ditrotoar Ditertibkan

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Pasar Taman Rawa Indah, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, kembali menumbuhkan harapan lingkungan pasar yang lebih tertata.

Hal ini dirasakan Kasmiati, warga yang ditemui TribunKaltim di pasar tersebut, Minggu (15/12/2024).

Menurutnya, keberadaan PKL di badan dan bahu jalan sebelumnya menyebabkan kemacetan, terutama di jam-jam tertentu.

“Saya pribadi mendukung pemerintah. Kita tahu para pedagang ini mencari rezeki, tapi sebaiknya diatur. Jangan juga ngemper di pinggir jalan,” ungkap Kasmiati.

Sejak penertiban dilakukan sepekan lalu, PKL tidak lagi berjualan di area terlarang. Spanduk peringatan juga terlihat dipasang di sejumlah lokasi strategis untuk mengingatkan pedagang agar tidak berjualan di tempat yang mengganggu lalu lintas.

Baca juga: Pemkot Bontang Bakal Tertibkan Pedagang Pengemper di Pasar Taman Rawa Indah

Baca juga: Monitoring Harga Sembako di Pasar Taman Rawa Indah, Pemkab Bontang Jamin Stok Aman Jelang Lebaran

Langkah Berkelanjutan

Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang, Alfrita Junain Sande, mengatakan bahwa penertiban sebelumnya dilakukan pada Kamis (5/12/2024) hingga Senin (9/12/2024).

Mayoritas PKL yang ditertibkan adalah pedagang sayur, ikan, dan sembako yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Alfrita menyebut, para pedagang umumnya bersikap kooperatif selama proses penertiban.

Namun, ia menegaskan bahwa penertiban tidak berhenti di sini. Monitoring dan penertiban lanjutan akan dilakukan secara rutin dan mendadak untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang melanggar aturan.

Baca juga: Basri-Najirah Cek Harga Sembako di Pasar Taman Rawa Indah, Telur dan Ayam Terpantau Makin Mahal

“Masih banyak pedagang yang berjualan di rumahnya, tetapi lapaknya berada di trotoar. Kami akan layangkan surat peringatan, lalu teguran pertama hingga ketiga, sebelum melaporkan ke kepala daerah untuk tindak lanjut,” jelasnya. (*)