Bagaimana Putusan MK Soal Gugatan Pilkada 2024 di Kaltim? Hasil di Kukar, Berau, Mahulu dan Pilgub

"Sesuai arahan majelis yang menghadirkan saksi ahli, sambil kami urus administrasinya, kemudian jelang sidang akan kita serahkan sebelum sidang," ujarnya, saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Rabu (5/2).

Sebagai implementator, kata Wiwin, KPU Kukar akan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan majelis hakim dalam tahap persidangan.

"Terkait hasil putusannya, nanti kita tunggu dari MK bagaimana perkara sengketa lanjutan. Pada intinya KPU Kukar siap mengikuti sidang sesuai prosedur yang sudah
disampaikan," pungkasnya.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Saldi Isra menyatakan sengketa perkara nomor 195/PHPU.BUP- XXIII/2025, PHPU Bupati Kukar yang diajukan paslon nomor urut 3 Dendi Suryadi dan Alif Turiadi 

(Dendi-Alif) berlanjut ke tahap pembuktian dalam putusan dismissal.

Sementara amar putusan nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 PHPU Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) tidak dapat diterima.

Sengketa Pilkada Berau Dilanjutkan

MK juga memutuskan perkara sengketa Pilkada Berau dengan Nomor. 81/PHPU/BUP-XXIII/2025 yang diajukan pihak pemohon Madri Pani-Agus Wahyudi (MP-AW) lanjut ke sidang pembuktian.

Keputusan ini membuat pihak KPU Berau harus bergerak cepat menyediakan segala kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Ardimal menyebut, pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan KPU Provinsi maupun RI.

"Yang jelas setelah ini kami akan langsung berkonsultasi dengan kuasa hukum dan KPU Provinsi Kaltim dan RI," ujarnya.

Tak hanya itu, keputusan hakim yang memilih untuk melanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan pada PHPU Berau diakui Ardimal di luar ekspetasi pihaknya.

"Semua di luar ekspektasi KPU. Malah kami beranggapan dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan dismissal akan selesai di putusan hari ini, akan tetapi barang kali Mahkamah ada pandangan lain," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Berau Ira Kencana, mengatakan terkait dengan putusan perkara nomor 81 dilanjutkan pada tahapan Pembuktian.

“MK di tahap dismisal ini lebih melihat keperselisihan hasil suara. Sesuai dengan pasal 158 UU 10 Tahun 2016, seperti kita ketahui bahwa selisih hasil Paslon 01 dan Paslon
02 di Kabupaten Berau sangat tipis sekali yaitu sebesar 696 suara, dan ini memenuhi ambang batas, untuk itu MK memutuskan untuk lanjut ke tahap pembuktian,” tegasnya.

Ia juga menegaskan Bawaslu Berau dalam hal ini telah menyiapkan bukti-bukti yang releven dengan dalil pemohon tersebut dan telah di setorkan kepada Mahkamah Konstitusi.

“Kami sudah mempersiapkan buktinya, tinggal tunggu jadwal sidang selanjutnya,” tutupnya. 

Sengketa Pilkada Mahulu Dilanjutkan

Berikut hasil putusan dismissal Mahkamah sengketa Pilkada Mahulu 2024 gugatan Bulan-Fathra yang dibacakan hari ini, Rabu (5/2/2025) malam ini.

Dalam sidang putusan dimissal MK sengketa Pilkada Mahulu 2024, gugatan Novita Bulan-Artya Fathra Marthin akan dilanjutkan ke sidang pembuktian.

Selain gugatan Bulan-Fahtra, ada 5 perkara sengketa Pilkada 2024 lainnya yang akan dilanjutkan ke sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi. 

Di penghujung sidang putusan dismissal MK malam hari ini, Hakim Konsitutusi Arief Hidayat menyebutkan sejumlah perkara yang belum dibacakan sikap majelis hakim karena masih akan berlanjut ke pembuktian.

Baca juga: Putusan Dismissal Pilkada Kaltim 2024: Gugatan Isran-Hadi Tidak dapat Diterima, Rudy-Seno Dilantik?

"Dari yang dipanggil 48 perkara, 42 sudah dibacakan keputusan dan ketetapannya. Ada 6 yang belum dibacakan sikap hakim karena akan dilanjutkan ke sidang pembuktian," kata Arief Hidayat seperti dilansir TribunKaltim.co dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI.

Selanjutnya, Arief Hidayat menyebutkan daftar perkara yang masih akan lanjut ke sidang pembuktian yakni:

1. Nomor Perkara 267 Bupati Taliabu

2. Nomor Perkara 04 Bupati Buton Tengah

3. Nomor Perkara 51 Bupati Kepulauan Talaud

4. Nomor Perkara 224 Bupati Mahakam Ulu

5. Nomor Perkara 232 Bupati Jeneponto

6. Nomor perkara 174 Bupati Buru

Arief Hidayat juga menyebutkan jadwal sidang pembuktian untuk enam perkara yang masih berlanjut tersebut akan digelar 7-17 Februari 2025.

"Untuk giliran secara resmi akan diberitahukan oleh kepaniteraan," kata Arief Hidayat. 

Baca juga: Hasil Putusan Dismissal MK, Gugatan Dendi-Alif dan Madri Pani-Agus Wahyudi Lanjut ke Pembuktian

Dalam sidang pembuktian selanjutnya, semua pihak yang berperkara masih dimungkinkan untuk bisa menghadirkan saksi dan ahli.

Karena semua untuk kabupaten, jumlah saksi dan ahli maksimal 4 orang.

"Komposisi saksi dan ahli terserah para pihak dan dihadirkan sekaligus," katanya.

Selain itu, juga masih dimungkinkan untuk tambahan alat bukti.

"Untuk itu semua maka daftar identitas, keterangan saksi, Curiculum Vitae dan keterangan ahli serta keterangan saksi apa yang akan disampaikan di persidangan sudah harus diserahkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan sidang lanjutan. Di luar itu dianggap tidak menyerahkan," tegas Arief.

Arief juga menyebutkan, "Penambahan alat bukti dan inzage serta surat-surat lainnya tidak dapat dilakukan setelah sidang pemeriksaan lanjutan. Jadi, satu hari sebelumnya sudah harus diserahkan. 

Dua Gugatan dari Kaltim Kandas

Nasib gugatan Bulan-Fathra menjadi penutup putusan dismissal MK hari ini.

Dari 5 gugatan sengketa Pilkada 2024 Kaltim, tiga di antaranya masih akan lanjut ke sidang pembuktian.

Selain gugatan Bulan-Fathra, dua gugatan lainnya yang juga lanjut ke sidang pembuktian adalah gugatan Dendi Suryadi-Alif Turiadi di sengketa Pilkada Kukar 2024 dan gugatan Madri Pani-Agus Wahyudi di sengketa Pilkada Berau 2024.

Daftar gugatan sengketa Pilkada 2024 Kaltim yang lanjut:

Baca juga: BREAKING NEWS: Putusan Dismissal MK di Pilkada Kukar, Gugatan AYL-AZA Ditolak

• Gugatan Dendi Suryadi–Alif Turiadi (Nomor perkara 195/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Hakim Panel I: Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Pancastaki dan Guntur Hamzah

• Gugatan Madri Pani-Agus Wahyudi Nomor perkara: 81/PHPU.BUP-XXIII/2025

Hakim Panel II:  Saldi Isra (Ketua), Ridwan Mansyur dan Arsul Sani

• Gugatan Novita Bulan–Artya Fathra Marthin (Nomor perkara 224/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Hakim Panel II: Saldi Isra (Ketua), Ridwan Mansyur, Arsul Sani

Sementara 2 gugatan dari Kaltim lainnya terhenti hingga putusan dimissal MK hari ini, yakni:

• Gugatan Awang Yacoub Luthman–Akhmad Zais (Nomor perkara 163/PHPU.BUP-XXIII/2025)

Hakim Panel I: Suhartoyo (Ketua Panel), Daniel Yusmic Pancastaki dan Guntur Hamzah.

• Gugatan Isran Noor–Hadi Mulyadi (Nomor perkara 262/PHPU.GUB-XXIII/2025)

Hakim Panel III: Arief Hidayat (Ketua Panel), Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih. (TribunKaltim.co)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram