Penurunan Stunting di Kaltim Belum Signifikan, BKKBN Dorong Kolaborasi dan Intervensi Tepat Sasaran

Data tersebut kemudian diberikan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan intervensi langsung.

Sementara BKKBN di daerah hanya berperan sebagai pendukung karena merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. 

Baca juga: Dinkes Berau Evaluasi Tim Gizi dan Kesehatan Ibu Anak demi Percepat Penurunan Stunting

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN memang ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting hingga tahun 2024.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB. Di Kalimantan Timur, jumlah tim yang telah dibentuk mencapai 5.151 tim.

"Di Kaltim ini punya tim pendamping keluarga itu dari bidan, kader PKK, kader KB itu ada 5.151 tim," ujarnya.

Dengan setiap tim beranggotakan tiga orang, maka ada lebih dari 15 ribu tenaga pendamping yang turun langsung mendampingi keluarga berisiko.

Namun, efektivitas tim ini masih menghadapi kendala, terutama dari segi keterjangkauan wilayah yang sulit dijangkau secara rutin.

Meski demikian, Nurizky tetap optimis bahwa penurunan prevalensi stunting bisa lebih signifikan pada tahun ini dengan dukungan pemerintahan baru serta penguatan komitmen dan pembiayaan dari seluruh pihak.

"Mudah-mudahan di tahun ini dengan pemerintahan yang baru, komitmen dari seluruh pihak, pembiayaan juga, termasuk tim pendamping keluarga mungkin mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Jadi intervensi yang diberikan itu harus tepat sasaran," tutupnya.(*)