Jeritan Korban Longsor Batuah Kukar Belum Dapat Tempat Tinggal Layak, Wati : Kami Tidur di Tanah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Lima bulan pascalongsor melanda Desa Batuah, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur warga terdampak masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. 

Tak ada rumah, tak ada dapur, bahkan tempat tidur pun tak tersedia.

Wati, salah satu warga korban longsor, mengungkapkan jeritan hatinya dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (2/6/2025).

“Karena kami sudah lima bulan menderita di kampung kami, rumah kami sudah runtuh, tempat tidur kami tidak ada, bahkan tempat masak tidak ada, kami tidur di depan rumah, di depan rumah di tanah, karena tidak ada tempat yang layak,” ungkap Wati saat berorasi di gerbang Kantor Gubernur Kaltim.

Baca juga: Kondisi Jalan Rusak Parah di Batuah Km 28, Kukar, Harapkan Tindakan Serius dari Pemerintah

Wati bersama puluhan warga Desa Batuah yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu melakukan demonstrasi, menuntut perhatian dan tindakan nyata dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Mereka juga didampingi sejumlah mahasiswa dari Kota Samarinda yang turut menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi korban longsor yang belum tersentuh solusi konkret.

Dalam aksinya, massa membawa dua spanduk besar berisi tuntutan serta sound system yang terpasang di atas mobil komando.

Sorotan utama aksi ini adalah mempertanyakan kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang dinilai belum menunjukkan langkah serius dalam menangani bencana di Batuah.

Baca juga: Kesaksian Warga Batuah Kukar Sebelum Alami Longsor: Rumah Bunyi-Bunyi, Lalu Ambruk

“Di sini saya mewakili para massa aksi, bahwasannya saat ini Gubernur Kalimantan Timur tidak ada tindakan, upaya untuk memperbaiki Desa Batuah,” ujar Galang, salah satu orator aksi.

Mereka menilai selama lima bulan terakhir, tidak ada kejelasan mengenai relokasi, bantuan hunian, atau rehabilitasi untuk warga yang kehilangan tempat tinggal.

Wati juga menyampaikan harapan besar agar pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut turut bertanggung jawab atas bencana yang terjadi.

“Mudah-mudahan perusahaan ingin bertanggung jawab atas bencana ini. Kami ingin pembebasan,” pungkasnya.

Baca juga: Penanganan Longsor di Batuah, Komisi III DPRD Kaltim Upayakan Komunikasi dengan Kementerian PUPR 

Aksi massa ini berlanjut dengan masuknya perwakilan warga ke dalam Gedung Kantor Gubernur untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Aksi tersebut dikawal oleh aparat keamanan dan berlangsung dengan tertib. (*)