Disbudpar Berau Sebut Tidak Benar jika Pemprov Kaltim Akan Ambil Alih Pengelolaan Pulau Kakaban

“Keinginan kami memang sesuai dengan UU yang berlaku, dan kami berharap agar tidak salah menerjemahkan regulasi. Kakaban telah ditunjuk menjadi wilayah ekosistem yang tidak melupakan objek nilai pariwisatanya,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya ingin mengajak Pemkab Berau untuk berkolaborasi membentuk UPTD yang menjadi BLUD dalam hal efektivitas pengelolaannya. 

“Kalau UPTD itu pendanaannya masih dari APBD dan kalau BLUD yaitu laksanakan ini rangka efektivitas pelayanan pulau kepada pengujung, misalkan seperti pengelolaan raja ampat,” jelasnya. 

Ia pun menargetkan pembahasan itu dapat selesai di tahun ini.

Untuk pengelolaan kedeannya, pihaknya pun menggandeng NGO. (*)