Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda Kaltim, Semua Gratis, Siswa Dibiayai Rp48 Juta per Tahun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat kini memasuki babak penting pelaksanaannya di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah kota dalam proyek nasional tersebut bersifat fasilitatif, sementara kendali utama tetap berada di tangan kementerian-kementerian pusat.

Samarinda sendiri menjadi salah satu dari 37 titik di seluruh Indonesia yang ditetapkan untuk pelaksanaan perdana program Sekolah Rakyat.

Lokasi pembangunan sekolah telah ditentukan, yakni di samping Stadion Palaran, dan ditargetkan akan segera dimulai.

Baca juga: 4 Daerah di Kaltim Masih Terkenda Lahan, Baru Samarinda yang Siap Bangun Sekolah Rakyat

Namun, sambil menunggu pembangunan rampung, siswa akan dititipkan lebih dulu di lokasi berbeda.

“Yang segera akan dibangun di samping Stadion Palaran, muridnya sementara 100 orang. Itu dititipkan nanti per Juli di gedung BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Lalu biayanya semua dari pusat. Jadi biaya makan, biaya pakaian, laptop itu dari Kemensos. Nanti yang sarananya fisiknya itu melalui PU,” terangnya.

Menurut Asli, skema pembiayaan program ini sangat komprehensif.

Setiap siswa akan memperoleh berbagai fasilitas pendidikan, termasuk kebutuhan sehari-hari, yang sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Baca juga: Sekolah Rakyat Jangan Sampai Lepas Sasaran, Dewan Pendidikan Kaltim Beber Baru Samarinda yang Siap

“Fasilitas apa aja yang didapat dari siswa nanti, itu Kemensos yang mengatur. Yang saya tahu itu pakaian, makan, laptop, sepatu, itu dibantu semua termasuk boarding-nya. Jadi, itu ditanggung oleh teman-teman dari Jakarta. Untuk tenaga pendidiknya itu dari Kemendikdasmen. Ya, kita tunggu saja,” lanjutnya.

Asli menegaskan, Pemkot Samarinda tidak memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan, namun hanya sebagai fasilitator dan penerima manfaat dari kebijakan pusat.

“Jadi semua dari kementerian pusat,” katanya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk penempatan guru dan wali asrama, Asli menyebut masih menunggu arahan resmi dari kementerian.

Baca juga: Sekolah Rakyat Mulai Berjalan Juli 2025, Hetifah: Jangan Menyampingkan Peran Sekolah yang Sudah Ada

Namun, ia menduga wali asrama akan tinggal bersama para siswa, sementara para guru kemungkinan mengajar dari kediaman masing-masing atau tinggal di sekitar sekolah.

“Kita belum tahu persis ya. Nanti kita tunggu,” paparnya.

Dari segi anggaran, satu siswa akan dibiayai sebesar Rp48 juta per tahun.

Dana tersebut mencakup seluruh kebutuhan siswa tanpa terkecuali, dari makan, pakaian, laptop, hingga akomodasi.

Baca juga: Cara Pemkot dalam Upaya Penghapusan Kemiskinan di Samarinda, Andalkan Sekolah Rakyat

“Itu semua pusat yang ngelola. Untuk operasional per anak per tahun,” jelasnya lagi.

Saat ini, Samarinda menjadi kota pertama di Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai pelaksana Sekolah Rakyat.

Namun, tidak menutup kemungkinan daerah lain seperti Kutai Kartanegara atau kabupaten/kota lain di Kaltim akan menyusul.

Ia juga menjelaskan bahwa akan ada model Sekolah Rakyat yang difasilitasi oleh kabupaten lain dan pemerintah provinsi, yang memiliki cakupan lebih luas untuk menerima siswa dari seluruh Kaltim.

Baca juga: Proyek Sekolah Rakyat Rp280 Miliar, DPRD Samarinda Minta Tepat Sasaran Sesuai Kebutuhan Daerah

“Tapi semuanya dikelola oleh Kemensos,” tegasnya.

Asli juga mengonfirmasi bahwa kuota siswa Sekolah Rakyat Samarinda akan bertambah menjadi 200 siswa, menyusul arahan pusat usai rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto.

Informasi tersebut ia sampaikan usai menerima arahan pemerintah pusat pada 24 Juni 2025 lalu.

Jumlah siswa tambahan tersebut rencananya akan ditampung sementara di BPVP (Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas) Sungai Kunjang.

Baca juga: Hasil Seleksi Administrasi Calon Guru PPPK Sekolah Rakyat 2025 Diumumkan, Ini Tahapan Selanjutnya

“Kemarin saya dapat info, katanya ditambah lagi 100 siswa tapi letaknya di BLKI, Sungai Kunjang,” ujarnya. 

Terkait pembagian tugas di lapangan, ia menjelaskan bahwa peran Disdikbud Kota Samarinda hanya pada koordinasi sarana pendidikan, sementara seleksi siswa dilakukan di bawah wewenang Kemendikdasmen.

Asli memastikan bahwa semua persiapan tengah dilakukan, termasuk pengaturan lokasi belajar yang dibagi ke dua tempat, yakni BPMP dan BPVP, dengan total 200 siswa untuk tahap awal.

Ia berharap semua teknis bisa rampung sesuai jadwal tahun ajaran baru pada pertengahan Juli mendatang.

“Nanti kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” pungkasnya. (*)