RUU KUHAP
DPR Sahkan RKUHAP jadi Undang-Undang, Habiburokhman Sebut Ada 4 Hoaks yang Bikin Publik Menolak
DPR secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna
“Soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu, dan penetapan itu mensyaratkan dua alat bukti. Sementara penahanan hanya bisa dilakukan apabila tersangka:
– mengabaikan panggilan sebanyak dua kali,
– memberi informasi tidak sesuai fakta,
– menghambat proses,
– hendak melarikan diri,
– menghilangkan alat bukti,
– atau memengaruhi saksi.
“Kalau di KUHAP baru, ini sangat objektif, sangat bisa dinilai,” tegasnya. Dalam KUHAP lama, ketiga syarat penahanan dapat diputuskan melalui subjektivitas penyidik.
14 Substansi Utama RKUHAP yang Disahkan
Berikut 14 substansi utama revisi KUHAP sesuai penjelasan resmi Komisi III DPR RI:
Penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional.
Penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yang berorientasi restoratif, rehabilitatif, dan restitutif.
Penegasan prinsip diferensiasi fungsional di antara penyidik, jaksa, hakim, advokat, dan pemimpin kemasyarakatan.
Perbaikan kewenangan penyidik–penuntut umum dan penguatan koordinasi antarlembaga.
Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, termasuk bantuan hukum dan perlindungan.
Penguatan peran advokat termasuk kewajiban pemberian bantuan hukum negara.
Pengaturan mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara.
Perlindungan khusus bagi kelompok rentan.
Perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahap pemeriksaan.
Perbaikan aturan upaya paksa dengan penguatan asas due process of law dan kontrol yudisial.
Pengenalan mekanisme hukum baru, termasuk plea bargain dan penundaan penuntutan bagi pelaku korporasi.
Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Pengaturan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
Modernisasi hukum acara pidana yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: DPR RI Sahkan RKUHAP Menjadi Undang-Undang, Berikut 14 Poin Substansinya
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/11095141/dpr-sahkan-revisi-kuhap-menjadi-undang-undang?page=all#page2.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/11314491/habiburokhman-sebut-ada-4-hoaks-yang-bikin-publik-tolak-revisi-kuhap.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/11202791/komisi-iii-sebut-syarat-penangkapan-penahanan-di-kuhap-baru-lebih-berat.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltim/foto/bank/originals/20251118_rkuhap-disahkan.jpg)