Komitmen Berbangsa dan Bernegara, Bangga jadi Warga Negara Asing?

Mungkin maksudnya mengemplang uang negara untuk kepentingan pribadi, tanpa merasa bersalah.

Bahkan, ada yang berkomentar ”investasi bodong”. Mungkin maksudnya investasi di bidang Sumber Daya Manusia. Usai kuliah diharapkan dapat membangun Indonesia dengan SDM unggul.

Alih-alih tercapai malah kabur. Para netizen masih bisa memberikan toleransi jika DS kuliahnya dibiayai dari kocek pribadi. Bukan dibiayai dari uang negara. 

Komentar netizen yang liar dan sarkas, karena hanya melihat symtomp atau gejala yang muncul dan tidak mengetahui secara mendalam apa akar masalah yang dihadapi DS serta berusaha mencari informasi tentang kontribusi DS terhadap negara.

Dilihat dari sisi integritas dan etika, tentu kalimat yang dia lontarkan ke media sosial tetap saja sangat tidak patut.

Teringat ketika baru lulus tugas belajar dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta Tahun 1990, saya dan beberapa kawan-kawan yang nilainya bagus ditawari oleh salah satu dosen, yang kebetulan waktu itu jadi pejabat di Kementerian Dalam Negeri, agar mau pindah ke Pusat. Maksudnya bekerja di Kementerian Dalam Negeri. 

Waktu itu prosesnya sangat mudah, karena yang meminta Pemerintah Pusat, tentu Pemerintah Daerah tidak berdaya dan akan memenuhi permintaan Pemerintah Pusat. Apalagi saat diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ada dokumen yang berisi tentang ”kesediaan ditempatkan di seluruh Nusantara”.

Saat diangkat sebagai PNS penuh, status saya adalah PNS yang diperbantukan (dpb) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tapi saya secara pribadi tidak bersedia, karena saya merasa dibiayai dan dibesarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun pada saat itu tidak ada satu pun aturan yang saya langgar, karena Kaltim masih bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Beberapa kawan yang pindah memang kariernya lebih bagus. Bahkan, ada yang jadi pejabat eselon I dan sempat ditugaskan menjadi Pjb Gubernur pada tahun 2015 yang lalu. 

Pengalaman yang lain, pernah saya waktu lulus IIP berkenalan dengan seorang wanita yang hendak saya jadikan istri dan sudah saling menyintai, tetapi calon mertua mempersyaratkan saya harus pindah bekerja, sesuai dengan tempat tinggal anaknya.

Tentu saja persyaratan tersebut saya tolak, karena bertentangan dengan hati nurani dan integritas saya untuk mengabdi di Kalimantan Timur, karena merasa dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Menegakkan integritas itu berkaitan dengan komitmen pribadi yang kuat. Jika komitmen tidak dipegang dengan kuat dan cenderung dilanggar atau diabaikan, maka jangan harap integritas dapat ditegakkan dan prinsip etika bisa dijunjung tinggi.

Nah, seorang WNI yang seakan ”terpaksa menjadi WNI” menurut hemat saya jelas melukai hati netizen, apalagi biaya yang dikeluarkan LPDP untuk membiaya kuliah di Luar Negeri tentu tidak sedikit. Bukan puluhan juta, tapi ratusan juta.

Bahkan, kalau dari S2 sampai S3 bisa mencapai milyaran. Konon suaminya juga sebagai awardee (penerima beasiswa) LPDP yang sekarang belum selesai studi S3 di Inggris.

Setelah viral di media sosial, akhirnya yang bersangkutan meminta maaf, dan menyatakan tetap cinta Indonesia. Tapi kita harus fair, sebenarnya sudah cukup banyak kontribusi yang diberikan oleh DS untuk negeri Indonesia tercinta.

Sebagai orang yang cerdas, dia tetap kritis, dan ungkapan yang muncul di IG adalah bagian dari rasa lelah, kecewa dan frustasi pribadi DS sebagai WNI terhadap berbagai kondisi yang ia rasakan.

Akankan peristiwa semacam ini terulang kembali dengan berbagai alasan. Menurut sebuah sumber, banyak orang Indonesia yang dapat beasiswa dari LPDP tidak balik lagi ke Indonesia, karena menikah dengan orang lokal, atau mendapatkan karier pekerjaan yang baik dengan total pendapatan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan bekerja di Indonesia. 

Fenomena ini juga harus menjadi alarm dan perhatian pemerintah, apakah usai menempuh pendidikan, misalnya mereka direkrut menjadi peneliti yang andal atau posisi apapun dengan gaji dan tunjangan yang tidak kalah menariknya dibandingkan bekerja di Luar Negeri.

Peta jalan karier bagi para WNI yang mendapatkan beasiswa dari negara harus lebih dipermudah.

Jangan sampai mereka merasa frustasi di negara sendiri, karena tidak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah.

Sementara para alumni LPDP harus hidup dan menghidupi keluarganya. (*)