Pariwisata dan Ruang Publik: Mengenang Pemikiran Habermas

Bentuk rasionalitas ini berorientasi mutlak pada kesuksesan objektif, efisiensi maksimal, kalkulasi untung rugi, serta pencapaian efektif yang meminimalkan biaya. Dalam cara berpikir ini, segala sesuatu diukur berdasarkan parameter kuantitatif dan pragmatisme hasil akhir. 

Akal budi manusia tidak lagi digunakan untuk mencari makna atau kebenaran, melainkan direduksi menjadi alat (instrumen) untuk menaklukkan alam dan mengendalikan manusia lain demi akumulasi kekayaan atau kekuasaan. Rasionalitas instrumental inilah yang saat ini secara absolut mendominasi subsistem tatanan dunia modern, khususnya dalam ranah sistem ekonomi (pasar) dan sistem birokrasi (negara).

Baca juga: Kaltim Berkelanjutan: Menambang Nilai, Bukan Bumi

Jika kita mengarahkan pandangan pada konstelasi perkembangan pariwisata global dan nasional saat ini, hegemoni rasionalitas instrumental tampak begitu telanjang dan dominan.

Hampir seluruh kebijakan makro pariwisata dirancang dan dieksekusi dengan Key Performance Indicators (KPI) yang murni berwatak intrumental, mengejar target jutaan kunjungan wisatawan per tahun, memperbesar volume investasi asing dan domestik, memperluas jangkauan infrastruktur, serta mendongkrak devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pemerintah pusat dan daerah seolah terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir (race to the bottom) untuk membangun mega resort, hotel berbintang, bandar udara internasional, dan berbagai fasilitas hiburan artifisial. Harapan utamanya bersifat linear. Semakin masif pembangunan fisik dan modal yang ditanamkan, semakin tinggi pula tetesan pendapatan (trickle down effect) yang akan dirasakan oleh daerah (Hirschman,1954).  

Pendekatan ini tentu tidak sepenuhnya keliru. Pariwisata memang memiliki potensi ekonomi yang besar. Di banyak daerah, sektor ini mampu menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah. Namun, ketika kebijakan pariwisata hanya didasarkan pada rasionalitas instrumental, pembangunan destinasi sering kali mengabaikan dimensi sosial dan ekologis.

Pembangunan resort mewah dapat mengubah struktur ruang pesisir, meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam atau bahkan menggeser masyarakat lokal dari ruang hidup mereka. Fenomena overtourism di berbagai destinasi dunia menunjukkan bagaimana logika ekonomi dapat melampaui batas daya dukung lingkungan dan sosial. Kota kota wisata yang awalnya hidup dari pariwisata justru menghadapi persoalan serius akibat lonjakan wisatawan yang tidak terkendali.

Dalam situasi seperti ini, Habermas mengingatkan bahwa pembangunan yang hanya didasarkan pada rasionalitas instrumental berpotensi mengabaikan dimensi moral dan sosial dari kehidupan bersama.

Sebagai alternatif terhadap dominasi rasionalitas instrumental, Habermas memperkenalkan konsep tindakan komunikatif. Tindakan komunikatif merujuk pada interaksi sosial yang bertujuan mencapai pemahaman bersama melalui dialog rasional. 

Baca juga: Paradigma Baru Ekonomi Pariwisata: Perspektif Kelembagaan

Dalam tindakan komunikatif, aktor-aktor sosial tidak sekadar mengejar kepentingan pribadi, tetapi berusaha membangun kesepahaman melalui pertukaran argumentasi yang terbuka dan rasional. Keputusan yang dihasilkan dari proses ini memiliki legitimasi yang lebih kuat karena lahir dari proses dialog yang inklusif.

Jika konsep ini diterapkan dalam sektor pariwisata, maka kebijakan pembangunan destinasi tidak seharusnya hanya ditentukan oleh pemerintah atau investor. Kebijakan tersebut seharusnya lahir dari proses komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal yang hidup di sekitar destinasi.

Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, forum dialog komunitas, atau proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Melalui mekanisme ini, berbagai pihak dapat menyampaikan pandangan, kekhawatiran, serta harapan mereka terkait pembangunan pariwisata.

Pendekatan komunikatif juga membuka ruang bagi munculnya perspektif yang lebih beragam dalam perumusan kebijakan. Masyarakat lokal, misalnya, dapat memberikan pengetahuan tentang kondisi sosial dan ekologis yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh perencana kebijakan.

Sementara itu, akademisi dapat menyumbangkan analisis ilmiah mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan budaya. Dengan demikian, kebijakan pariwisata tidak lagi dipahami sebagai keputusan teknokratis semata, melainkan sebagai hasil dari proses diskursus sosial yang lebih luas.

Pemikiran lain yang sangat penting adalah ruang publik (public sphere). Ruang publik merupakan arena di mana warga masyarakat dapat berdiskusi secara bebas mengenai kepentingan bersama. Dalam ruang ini, argumentasi rasional menjadi dasar utama dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan politik.

Baca juga: Diberi Nilai 50 dari 100 oleh Anggota DPR RI, Begini Reaksi Menteri Pariwisata Widiyanti