Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Akademisi Unmul Kritik Pemangkasan TKD, Program MBG Dianggap Timbulkan Ketimpangan Daerah
Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah sebesar 75 persen dinilai sebagai tanda kembalinya sistem pemerintahan sentralistik
Penulis: Gregorius Agung Salmon | Editor: Amelia Mutia Rachmah
lihat foto
HO/Saipul Bachtiar
KRITIK TKD KALTIM - Saipul Bachtiar, Dosen FISIP UNMUL sekaligus Pengamat Kebijakan Publik. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah sebesar 75 persen dinilai sebagai tanda kembalinya sistem pemerintahan sentralistik. (HO/Saipul Bachtiar)
Menurutnya Dosen FISIP UNMUL pemotongan anggaran ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk memenuhi janji-janji kampanye para kepala daerah dan melanjutkan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
Maka anggaran yang terbatas, kepala daerah harus melakukan efisiensi besar-besaran, yang berisiko mengorbankan program-program penting lainnya di daerah.
"Ini sebuah kemunduran di era pemerintahan hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini harus kepala daerah bereaksi lebih keras," pungkasnya. (*)
Halaman 2 dari 2
Berita Terkait: #Pemangkasan Dana Transfer Daerah
| Imbas Pemotongan Dana Bagi Hasil, APBD Kaltim 2026 Mendatang Berpeluang Dibahas Ulang |
|
|---|
| Pemprov Kaltim Tetap Jalankan Gratispol dan Jospol Meski Dana TKD 2026 Turun |
|
|---|
| Dana TKD Kutim 2026 Dipangkas 70 Persen, Proyek Multi Years Contract Potensi Dikurangi |
|
|---|
| Antisipasi Pemangkasan Anggaran 2026, Pemkot Samarinda Tetap Prioritaskan Program Unggulan Walikota |
|
|---|
| Purbaya Pangkas TKD 2026 karena Fiskal Terbatas, Janji Kembalikan ke Daerah Jika Ekonomi Pulih |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.