Dosen Unmul Samarinda Sebut Pemangkasan Dana Transfer Ancam Pembangunan Daerah 

"Artinya kepentingan politik janji-janji presiden itu dengan janji-janji kepala daerah itu menurut saya ini terkalahkan dan itu tentu akan berimbas atau berimplikasi secara signifikan terhadap program-program atau kebijakan-kebijakan yang dijanjikan oleh kepala daerah," ungkapnya. 

Baca juga: DPRD Sebut Perekonomian Balikpapan tak Baik-baik Saja, Minta Pusat tak Potong Dana Bagi Hasil

Saipul Bachtiar, Dosen FISIP UNMUL menambahkan dengan adanya Pemotongan anggaran TKD tersebut, Pemerintah daerah baik Gubernur, DPRD, hingga Bupati dan Walikota harus bereaksi dan memberikan pernyataan yang keras melalui perkumpulan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) terhadap kebijakan Pemotongan anggaran TKD tersebut. 

"Itu mestinya mengeluarkan satu pernyataan atau mendesak pemerintah pusat yang melalui melalui tadi perkumpulan masing-masing tadi untuk menolak adanya pemotongan tersebut karena itu pemotongan yang menurut saya sangat gila-gilaan gitu," pungkasnya. (*)