APBD Kaltim 2026 Tertekan, Prioritas Pembangunan Infrastruktur Diatur Ulang

Ringkasan Berita:

• APBD Kaltim 2026 tertekan akibat pemotongan dana transfer pusat
• APBD Kaltim hanya menyisakan Rp13,24 triliun dari target Rp21,3 triliun
• DPRD menegaskan perlunya evaluasi total terhadap proyek infrastruktur, termasuk kemungkinan penundaan atau pemangkasan

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengakui bahwa menyusutnya kas daerah membuat pihaknya harus meninjau ulang prioritas pembangunan, termasuk kemungkinan pemangkasan atau penundaan proyek infrastruktur, Minggu (16/11/2025).

Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp21,3 triliun pada 2026 berpotensi berubah drastis.

Hal ini menyusul pemotongan mendadak dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang membuat ruang fiskal daerah menyempit.

Baca juga: APBD Kaltim 2026 Disepakati Rp21,3 Triliun, Hasanuddin Masud Minta Pemprov Lobi Pusat Soal DBH

Dana Transfer Turun Drastis

Dalam rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Sementara (KUA-PPAS) 2026, komposisi APBD Kaltim terdiri dari:

• Rp10,75 triliun Pendapatan Asli Daerah (PAD)
• Rp9,33 triliun dari estimasi pendapatan transfer pusat

Namun, realisasi terbaru menunjukkan dana transfer ke daerah hanya Rp2,49 triliun, atau seperempat dari perkiraan awal.

Dana TKD Kaltim anggaran 2026 dipangkas cukup besar, terutama pada pos Dana Bagi Hasil (DBH).

Dengan kondisi ini, total PAD dan transfer pusat hanya mencapai Rp13,24 triliun.

Angka tersebut menimbulkan selisih sekitar Rp8,06 triliun dari target awal APBD, sehingga KUA-PPAS harus segera dikaji ulang.

Baca juga: POPULER KALTIM: APBD Kaltim Minus Rp5 Triliun? Kontraktor Wajib Sertifikasi, 4 Mahasiswa Tersangka

DPRD: Infrastruktur Harus Dievaluasi

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengakui bahwa menyusutnya kas daerah membuat pihaknya harus meninjau ulang prioritas pembangunan, termasuk kemungkinan pemangkasan atau penundaan proyek infrastruktur.

“Mau tak mau, dalam waktu dekat akan kami bahas ulang prioritas pembangunan,” ujar Abdulloh, Minggu (16/11/2025).

Ia menambahkan, dampak efisiensi juga dirasakan oleh unit kerja pusat seperti Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) yang turut mengalami penurunan anggaran.

Kondisi ini menyulitkan daerah untuk meminta dukungan pembangunan dari pusat.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan jalan penghubung antara Tering (Kutai Barat) dan Ujoh Bilang (Mahakam Ulu).

Proyek ini melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, namun kini terancam karena berkurangnya suplai pembiayaan.

“Semua rencana infrastruktur tahun depan perlu dievaluasi total. Mau tak mau ada yang dikorbankan, menyesuaikan uang yang tersedia,” tegas Abdulloh.

Baca juga: POPULER KALTIM: APBD Kaltim Minus Rp5 Triliun? Kontraktor Wajib Sertifikasi, 4 Mahasiswa Tersangka

Kejar Peluang Tambahan Dana dari Pusat