APBD Kaltim 2026 Tertekan, Prioritas Pembangunan Infrastruktur Diatur Ulang

Rencana pemerintah pusat memangkas DBH hingga 50–75 persen membuat DPRD Kaltim mendesak Pemprov untuk melobi pusat. Skema DBH yang berlaku dinilai tidak adil bagi daerah penghasil sumber daya alam (SDA).

"Saya pribadi, ada menyarankan skema tertentu soal keuangan daerah itu ke pemerintah," sebutnya.

Pasalnya, menurut politikus Golkar ini, skema yang saat ini tidak efektif dan belum adil.

Menurut Hamas, Kaltim yang menjadi penyumbang devisa besar dari sektor batu bara, minyak bumi, gas, dan kelapa sawit, seharusnya mendapatkan hak lebih adil. Ia menilai skema keuangan pusat-daerah saat ini justru membuat anggaran tersendat.

"Kenapa tidak diubah? Misal, DBH kita 5 persen dari total DBH tersebut. Langsung saja diterima daerah. Nggak perlu singgah dulu ke pusat," bebernya.

Skema yang ada sekarang diakuinya membingungkan daerah. 

Hamas menambahkan, anggaran yang seharusnya menjadi hak daerah seringkali mengendap di pusat hingga menunggu keputusan resmi. Kondisi ini dianggap merugikan daerah, terutama jika tiba-tiba ada pemangkasan dari pusat.

"Nah kalau tiba-tiba ada pemangkasan seperti ini, daerah mau bicara apa," ujar Hamas. (*)