Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ibu Kota Negara Indonesia resmi pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajam Paser Utara.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini diumukan Presiden Joko Wododo, Agustus lalu.

Diketahui, Penajam Paser Utara yang jadi lokasi Ibu Kota Negara, bertetangga dengan Kota Balikpapan.

• Ribuan Warga Urus KTP Kota Balikpapan, Imbas Pemindahan Ibu Kota Negara RI ke Kalimantan Timur

• Kaltim Jadi Ibu Kota Negara, Korem 091/ASN Ajak Masyarakat Tangkal Radikalisme

• Indosat Bakal Tingkatkan Jaringan Internet Pada Lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Balikpapan sendiri, memersiapkan diri menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Adanya Ibu Kota Negara baru nanti, diperkirakan akan mengerek pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

Kebijakan Presiden Joko Widodo memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, dampaknya sudah dirasakan Balikpapan.

Ribuan warga dari berbagai penjuru Indonesia, mulai masuk menuju Kota Balikpapan.

Banyak faktor alasan pindahnya masyarakat ke Ibu Kota Negara yang baru.

Mulai menjadi pekerja bangunan, bekerja di instansi hingga mengadu nasib lebih baik.

Di Kota Balikpapan sendiri menurut Walikota Balikpapan Rizal Effendi memperkirakan ribuan warga luar daerah mulai mengurus pemindahan KTP untuk menetap di kKta Balikpapan.

Menanggapi hal tersebut Walikota Balikpapan Rizal Effendi sudah mengingatkan kepada warga luar daerah untuk berpikir lebih lanjut ketika mau hijrah ke Kota Balikpapan.

Salah satunya harus memiliki skill dan kemampuan yang sudah dimiliki menjadi salah satu syarat agar bisa tinggal di kota ini.

Ia pun sudah berkordinasi dengan beberapa pemerintah daerah luar Kalimantan seperti Sulawesi, Jawa dan area Timur Indonesia.

Agar warga dari daerah-daerah itu berpikir matang sebelum memutuskan pindah ke Balikpapan. 

"Jangan sampai pindah ke Balikpapan nanti jadi masalah.

Tidak punya skill tapi nekat datang kesini ujung-ujungnya tidak punya kerjaan jadi nganggur.

Beban kota jadi meningkat.

Ya saya kira jangan sampai seperti itulah," ucapnya setelah bersepeda Jumat (4/10/2019) pagi tadi.

Beberapa faktor negatif dari urbanisasi menjadi hal yang ditakuti oleh Rizal Effendi.

Seperti maraknya tindakan kriminal dan anak jalanan menjadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi citra Kota Balikpapan saat jadi kota penyangga Ibu Kota Negara. 

Sayembara desain

Kementrian PUPR mengadakan sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sehingga banyak yang berperan.

Empat menteri yaitu Menteri PUPR, Perhubungan, Bappenas, Agraria dan Tata Ruang menjadi pemateri dalam Dialog Nasional Perencanaan dan Rancangan Ibukota Baru di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (2/10/2019).

Kegiatan dimulai pukul 15.00 saat para pejabat masuk ke ballroom.

• Ditanya Soal Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, Begini Tanggapan Bambang Kepala Bappenas

• Hari Ini Sayembara Dibuka, Desain Ibu Kota Negara Harus Menunjukkan Fungsi Kota

• Depan Menteri, Rektor Unmul Sebut Bakal Kerahkan KKN Mahasiswa ke Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim

Setelah menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro materi dilanjutkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki Hadimuljono menjelaskan berbagai macam syarat dalam sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara.

Dari penuturannya sekitar tiga poin dalam membangun Ibu Kota Negara baru nanti.

"Poin pertama yaitu mencerminkan identitas bangsa.

Kedua menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi dan mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional," ucap Basuki Hadimuljono.

Setelah menjelaskan syarat-syarat Ibu Kota Negara ia memberikan kepada siapapun mendesain kota nanti.

"Kita tidak menggunakan ahli tata kota namun kita ajak semua masyarakat untuk mendesain Ibu Kota Negara nanti," ucapnya saat memberikan materi.

Terdapat lima syarat agar bisa ikut sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara, nanti.

Pertama peserta adalah maupun non WNI boleh ikut dalam sayembara ini.

Kedua peserta yang ikut merupakan ahli dalan perancangan kota atau arsitektur serta memiliki SKA Madya arsitektur atau perencanaan kota yang masih berlaku.

Ketiga kelompok berjumlah maksimum sepuluh orang termasuk ketua.

Keempat bagi peserta sayembara yang berkelompok disarankan untuk berkolaborasi dengan disiplin ilmu lainnya seperti ahli lansekap, struktur MEP, teknologi informasi, ahli budaya, ahli pariwisata ahli lingkungan dan ahli lainnya.

Terakhir peserta sayembara yang nantinya akan terpilih sebagai pemenang dan terlibat penyusunan Urban Design Kawasan Ibu Kota Negara wajib mengikuti ketentuan dan persyaratan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan pembangunan dengan sumber dana APBN.

Peserta sayembara yang terpilih berhak mendapatkan total hadiah Rp 5 miliar.

"Pendaftaran mulai hari ini sampai 18 Oktober," kata Basuki Hadimuljono.

Pendaftaran peserta dapat dilakukan di situs sayembaraikn.pu.go.id.

Kabar munculnya spekulan tanah di daerah sekitar lokasi rencana pemindahan ibukota negara bukan isapan jempol.

Salah satu warga Kampung Lama, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Ramli (54) saat ditemui Tribun membenarkan hal tersebut.

"Ya, banyak sekarang orang luar yang datang nanya-nanya soal tanah di sini. Kita dulu susahnya mau jual tanah, gak ada yang beli. Sekarang malah banyak yang nawar," ungkap Ramli.

Kedatangan orang-orang yang mencari lahan sudah mulai sekitar 5 bulanan terakhir. Saat wacana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan diumumkan pemerintah pusat. "Pasca pemerintah umumkan rencana pindah ibukota negara itu, mulai sudah," tuturnya.

Bahkan sebelum Presiden Joko Widodo bersama rombongan Menteri Kabinet Kerja meninjau kawasan Tahura Bukit Soeharto, Samboja, Kukar, masyarakat yang memiliki lahan di sekitar lokasi mulai didatangi orang menanyakan soal tanah.

"Sebelum ke sini (Jokowi). Masih ramai di berita-berita, mas. Yang saya maksud ini lahan tidur, yang tak ada bangunan. Nah, sekarang sudah mulai ditawar orang," ungkapnya.

Tanah warga yang tinggal di Samboja sejak 1974 yang terletak di kawasan pantai, Kelurahan Teluk Pemedas, Samboja sudah ditawar empat orang. Mereka merayu dirinya menjual tanah dengan luas sekitar 3 hektare.

"Tanah saya itu, dengan berita-berita itu, walaupun belum pasti (ibukota pindah ke Kaltim). Ada empat orang yang nawar. Dulu nggak ada yang mau beli, sekarang nanya, pak mau dijual berapa," ungkapnya.

Lebih lanjut, PNS di Selok Api Laut ini membeberkan, warga di kawasan Koala hingga Senipah menuju arah laut dari informasi yang dihimpunnya banyak didatangi spekulan tanah.

Pun dengan warga yang memiliki lahan tidur di Kelurahan Bukit Merdeka yang paling dekat dengan akses jalan tol.

"Mereka (diduga spekulan) banyak cari di kawasan dekat pantai. Arah ke Koala terus Senipah yang banyak," tutur warga Jalan Gunung Pasir RT 7, Kelurahan Kampung Lama, Samboja. "Spekulan itu, orang gak dikenal orang. Biasanya tangan kedua," tambahnya.

Saat ditanya harga tanah di kelurahan Kampung Lama, Samboja, saat ini per meter saja sudah di atas Rp 300 ribu. "Sekarang cukup mahal, Rp 300 ribu saja sulit warga melepasnya. Sudah nggak ada lagi," ungkapnya.

Dirinya mengaku berharap agar pemindahan ibukota negara ke Kaltim bukan hanya wacana dan rencana.

Namun bisa jadi kenyataan. Ramli percaya kesejahteraan masyarakat Samboja akan lebih meningkat.

Dengan banyaknya lahan tidur yang dimiliki warga, harapannya bisa terjual, kemudian bisa jadi modal membuka usaha kecil yang produktif di kawasan Samboja.

"Sangat senang betul. Paling tidak ekonomi kita meningkat selama ini kami termasuk terbelakang. Kami sambut positif, seluruh masyarakat Samboja kalau ditanya, semua pasti ingin. Saat ini pembangunan di sini masih terbelakang," selorohnya.

Pastikan Kamtibmas 
Kapolsek Samboja, Iptu Reza Pratama R Yusuf mengatakan laporan pengaduan soal tanah ke kantornya mengalami peningkatan meski tak signifikan.

"Tapi untuk laporan atau pengaduan masyarakat dibanding 2018, untuk perkara tanah tidak terlalu signifikan naiknya," katanya kepada Tribunkaltim.co, Jumat (16/8) lalu.

Hingga Agustus 2019, pihaknya sudah menangani tiga aduan masyarakat. Ketiganya masih dilakukan pendalaman, apakah terdapat unsur pidana atau tidak.

"Untuk pidana, saya rasa sampai saat ini belum ada yang ditindaklanjuti ke proses penyidikan, justru unsur yang terpenuhi soal perdatanya," bebernya.

Lebih lanjut, Polsek pasti berkoordinasi dengan Kecamatan Samboja apabila ada pengaduan atau laporan soal sengketa tanah di Samboja.

"Kecamatan punya wewenang soal surat menyurat tanah. Biasanya pemerintah lakukan mediasi. Mencari solusi pemecahan masalah," tuturnya.

Dampak psikologis usai dihembuskannya rencana ibukota ke Kalimantan, diharapkan tak mempengaruhi masyarakat Samboja. Situasi kemanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) harus tetap terjaga. Apalagi jadi salah satu kandidat wilayah ibu kota negara.

"Saya sampaikan dengan kedewasaan masyarakat Samboja, mereka lebih paham kondisi dan konsekuensi, dimana Samboja jadi salah satu kandidat ibukota. Dari pemerintah pro aktif memberikan sosialisasi dan pemhaman kepada masyarakat, kaitannya soal tanah," tuturnya.

"Perekonomian di Samboja membaik, beberapa perusahaan, khususnya migas sudah mulai beroperasi, ada beberapa titik proyek pekerjaan migas besar, ini tentunya menyerap tenaga kerja lokal," jelasnya.

Polsek Samboja komitmen bakal menjaga kamtibmas di Samboja, lantaran jadi fokus kandidat salah satu wilayah ibu kota negara oleh pemerintah.

"Kami dari kepolisian komitmen menekan tinfak kejahatan. Apalagi kawasan ini jadi salah satu kandidat calon," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Wacana pemindahan ibukota Indonesia ke Pulau Kalimantan tidak akan memberi efek harga tanah di calon ibukota baru. Hal itu diungkapkan Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

"Ramainya bahasan pemindahan ibukota Indonesia dipastikan tidak akan memunculkan spekulan tanah yang mengincar lokasi ibukota negara. Bahkan pengumuman provinsi tertentu menjadi lokasi ibukota baru tidak akan membuat spekulan tanah bermain-main," jelas Bambang.

Pemindahan ibukota Indonesia tidak bisa dimainkan oleh para spekulan. "Diumumkan kapan pun (ibukota baru) tidak akan naik harga. Ini lahan-lahan yang disodorkan, dikuasai sama negara, tidak akan terjabak spekulan," tegasnya.

Jelas saja, kata Bambang, pembiayaan untuk pengadaan Ibu Kota Baru RI tidak akan berbiaya tinggi. Tanah yang akan dipakai tidak terkena para pemain spekulan tanah.

Aset tanah yang disodorkan masing-masing daerah calon ibukota masih dalam kekuasaan negara seperti dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Agraria.

Lagi pula setiap pemerintah daerah provinsi pun telah siapkan lahan yang memang bisa langsung diperlukan untuk bangun ibukota baru.

Memang ada beberapa lahan yang dipakai tetapi sewaktu-waktu negara bisa langsung pakai. Seperti halnya ada lahan yang dipakai buat konsensi pertambangan dan hutan produksi tetapi ini status tanah masih milik negara. (bie/mi/ink)

• Jokowi Kembali Pastikan Ibukota RI Pindah ke Kalimantan, TGUP3 Ungkap Fakta Titik Ikat di Tahura

• Peneliti Bukit Soeharto akan Rapat Pengayaan Ibu Kota Baru tuk Presentasi Gubernur Kaltim Isran Noor

• Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan Bakal Menyesuaikan Kontur Tanah di Tahura

• Samarinda Kota Strategis, Isran: Diapit Dua Kabupaten Rencana Calon Ibukota Negara

 (*)