Breaking News

Berita Bontang Terkini

DPRD Bontang Soroti Kinerja Bapenda, Realisasi PAD Tahun 2020 Menyusut walau Lampaui Target

Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) masuk daftar evaluasi DPRD Bontang. Pihak Bapenda dinilai kurang maksimal mendatangkan pundi pundi untuk daerah

Penulis: Ismail Usman | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/ISMAIL USMAN
DPRD Bontang soroti kepada Bapenda. Pihak Bapenda dinilai kurang maksimal mendatangkan pundi pundi untuk daerah di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda ) masuk daftar evaluasi DPRD Bontang.

Pihak Bapenda dinilai kurang maksimal mendatangkan pundi pundi untuk daerah di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Meski realisasi pungutan pajak melampaui target, namun proyeksi tumpuan Pendapatan Hasil Daerah (PAD) 2020 terbilang cukup kecil.

Proyeksi target PAD tahun 2020 hanya 95 miliar. Sedangkan realisasinya hanya sedikit lebih banyak, 89 miliar.

Baca juga: Pandemi Corona, Target Pajak Kendaraan Bermotor Tercapai, Bapenda Kaltim Optimis Raih Rp 900 Miliar

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Bontang, Kasus Aktif Covid-19 Bertambah 17 Pasien, 20 Pasien Sembuh

Baca juga: Skema Distribusi Vaksin Covid-19 di Kalimantan Utara, Pilih Jalur Darat ke Samarinda Sampai Bontang

Baca juga: Cegah Kebocoran di Sektor Parkir, Bapenda Samarinda Dukung Penerapan E-Parking

"PAD Bontang di tahun anggaran 2020 ini ampun-ampun hanya Rp 98 miliar. Capaiannya jauh dari tahun sebelumnya. Paling rendah kurun pemerintahan 5 tahun belakangan," ungkap Rustam Ketua Komisi II DPRD Bontang, saat dikonfirmasi pada Senin (4/01/2021) kemarin di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, proyeksi awal PAD 2020 ditarget 112 miliar. Namun Bapenda berasalan, jika target tersebut perlu dievaluasi.

Mengingat, badai covid-19 telah melululantahkan perekonomian daerah.

Sehingga target PAD pun menyusut hingga diangka 95 miliar.

"Wajar saja kinerjanya bagus. Tapi tak sebagus hasilnya. Target kecil mudah untuk direalisasikan. Padahal potensinya jauh lebih besar," ujaranya.

Dulunya, Bapenda jadi satu kesatuan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun, dewan usulkan untuk dipisah, agar bisa lebih maksimal mendatangkan PAD.

Baca juga: Layanan Psikotes SIM Hari Pertama di Bontang, Banyak Dikeluhkan Warga, 2 Jam Antre Belum Terlayani

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Benarkan Teguran Kemendagri, Andi Faizal Minta ASN Netral di Pilkada

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris Harap Wartawan tak Dijadikan Musuh Saat Unjuk Rasa

Sempat kinerja Bapenda cukup baik, saat awal awal terpisah dari BPKAD. Realisasi PAD saat itu menunjukan tren positif, hasilnya menyentuh diangka 200 miliar lebih.

"Tapi nyatanya hasilnya kurang memuaskan. Pun tak jauh lebih baik sejak dibentuk 2019 lalu," terang Rustam.

Namun, kata Rustam, yang perlu digaris bawahi, kenaikan realisasi pada saat berpisah dari BPKAD, hanya selisih sekitar 20 miliar.

Sementara jika di hitung-hitung, beban biaya operasional untuk membangun dinas baru, serta pembiayaan gaji pegawai terbilang lebih besar.

Baca juga: Kasus Corona Melonjak, DPRD Bontang Minta Penutupan Fasilitas Umum Harus Adil

Baca juga: Komisi I DPRD Bontang Ukur Kesiapan KPU Jalankan Tahapan Pilkada, Ini Hasilnya

Baca juga: Komisi IV DPRD Kukar Belajar Cara Penanganan Bantuan Covid-19 ke DPRD Bontang

"Nah itu poin yang ingin kita koreksi juga. Kalau capaiannya hanya segitu, lebih baik disatukan saja," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved