Pemprov Kaltim Siapkan Rp 2,7 Miliar untuk Pengendalian PMK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Pemerintah Provinsi Kaltim memberi atensi pada penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada hewan ternak sapi.

Tahun 2023 ini sesuai rapat pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, masalah PMK di daerah agar betul-betul diperhatikan.

Di masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi yang tersisa kurang lebih 8 bulan lagi, PMK jadi menjadi salah satu prioritas.

Terlebih, Bumi Mulawarman telah ditetapkan masuk zero case.

"Memang sudah masuk zero case, tapi kewaspadaan penting dilakukan. Karena itu, pengendalian PMK harus dilakukan, khususnya tahun ini," tegas Gubernur Isran Noor.

Baca juga: Akhir Februari 2023, PMK Mulai Serang Sapi Potong di Kutim

Baca juga: Distanak Kukar Terima 10 Ribu Dosis Vaksin PMK, Prioritas untuk Hewan Ternak Sapi

Laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim dan BPKAD Kaltim, kurang lebih anggaran dialokasikan tahun ini mencapai Rp2,7 miliar bertujuan guna Pengendalian PMK.

Tahun lalu Kaltim mendapatkan dosis vaksin PMK sebanyak 74.800 dosis dan telah terealisasi 80 persen.

"Untuk itu, saya minta ini harus dikendalikan dengan maksimal sesuai anggaran yang tersedia," pinta Isran Noor.

Sementara itu, Kepala DPKH Kaltim Fahmi Himawan menjelaskan dengan alokasi Rp2,7 miliar pihaknya telah menyiapkan strategi.

Diantaranya untuk pelaksanaan fasilitas pendukung optimalisasi reproduksi, penandaan hewan dan vaksinasi PMK, serta gangway dan kandang jepit.

Lalu ada pula guna pengadaan hijauan pakan ternak dalam rangka penguat kondisi ternak terdampak PMK di sejumlah titik di Kaltim.

"Selain itu pendampingan dan pengawalan kegiatan penandaan dan pendataan hewan terdampak PMK," sebutnya.

Fahmi juga menyampaikan, strategi lain yakni pengadaan sarana penunjang kegiatan vaksinasi PKM di lapangan.

Baca juga: Dinas Pertanian Penajam Paser Utara Masih Antisipasi Penyebaran PMK

Belanja obat-obatan dan vitamin, edukasi PMK ke kelompok ternak dan lain-lain, serta pemberian kompensasi dan bantuan dalam keadaan tertentu darurat PMK.

"Yang jelas, pada tahun 2023 ini tetap dilaksanakan vaksinasi secara berkelanjutan. Dengan tujuan untuk membentuk kekebalan individual hewan ternak. Harapannya herd immunity tahun ini dapat tercapai 80 persen," pungkas Fahmi. (*)