Asisten I Pemkab PPU Harap Pemerintah Pusat Bantu Tambah Jaringan Gas

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Perluasan jaringan gas (jargas) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim) perlu bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah tidak bisa melakukan pemasangan jargas sendiri, lantaran merupakan kewenangan dari Kementerian ESDM.

Pemasangan jargas dikerjasamakan dengan pihak swasta juga tidak memungkinkan, lantaran wilayah PPU yang tergolong kecil.

Demikian disampaikan Asisten II Pemkab PPU Nicko Herlambang, kepada TribunKaltim.co, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Sorot Kelangkaan LPG Subsidi, Sebut Pemasangan Jargas Jadi Solusi

Baca juga: DPRD Balikpapan Soroti Proyek Pipa Jargas, Kontraktor Harus Perhatikan Lingkungan

Ia mengatakan bahwa kebutuhan jargas ini sudah disampaikan kepada kementerian. Namun masih menunggu solusi, atas hal tersebut.

"Sudah ada pertemuan untuk daerah seperti kita akan didorong supaya dari APBN ini bisa bertambah lagi pemasangannya, dari Kementerian ESDM mereka juga sudah mencarikan jalan keluar," ungkap Nicko.

Peluang untuk memenuhi kebutuhan jargas masyarakat Benuo Taka, kata Nicko cukup besar.

Terlebih, di daerah Buluminung ada pengeboran gas baru, yang saat ini tengah dikirim ke Balikpapan untuk diproduksi oleh RDMP.

Jika stoknya mencukupi, maka tidak hanya untuk rumah tangga, tetapi jargas juga bisa memenuhi kebutuhan industri di PPU.

"Harapan kita bisa terpenuhi semua jaringan ini," sambungnya.

Baca juga: Dinas PU Balikpapan Akan Kawal Perbaikan Jalan Dampak Pengerjaan Proyek Pipa Jargas

Sebelumnya diketahui, sejak 2020 lalu jargas di PPU sudah mencapai 9.400 sambungan.

Pada 2023 ini pemerintah daerah juga telah mengusulkan penambahan sebanyak 15 ribu sambungan.

Jargas menjadi hal penting untuk dipenuhi, ditengah kondisi kelangkaan gas elpiji yang terjadi saat ini. (*)