Pemindahan Pusat Finansial dari Jakarta ke IKN Nusantara tak Semudah Memindahkan Pusat Pemerintahan

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggenjot pemindahan IKN Nusantara. 

Bagaimana nasib IKN Nusantara setelah era Pemerintahan Presiden Jokowi?

Menurut akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB), pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) memang memiliki banyak tantangan.

Tantangan IKN Nusantara yang dimaksud bukan hanya soal pemindahan pusat Pemerintahan.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Bakal Jadi Program Prioritas, Ekonom Ingatkan Proporsi APBN dan 3 Risiko

Baca juga: Fraksi Demokrat Kritik Anggaran Rp 40 T untuk IKN Nusantara, Kontras dengan Pembangunan Daerah Lain

Baca juga: ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

Tantangan memindahkan pusat Pemerintahan dinilai sebagai yang paling memungkinkan untuk dikontrol.

Namun, tantangan memindahkan pusat finansial ini lebih tak akan semudah itu. 

Mengingat selama ini Jakarta dapat disebut merupakan pusat finansial yang menjadi titik perputaran uang, bisnis, atau perekonomian yang masif di Indonesia.

Sementara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) digadang-gadang demi pemerataan wilayah serta pertumbuhan perekonomian baru yang menjangkau hingga Indonesia bagian timur.

Menurut Guru Besar Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB), Delik Hudalah, pemindahan pusat pemerintahan masih menjadi hal yang paling memungkinkan dan lebih bisa dikontrol dalam jangka pendek maupun menengah.

"Tapi kalau unsur lain juga dipindahkan ke sana (IKN), itu yang saya pikir agak utopia.

Terutama pusat finansial itu yang paling long lasting," ujarnya dalam diskusi publik Akademi Jakarta, pada Kamis (31/08/2023), seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Delik Hudalah kemudian mengambil contoh penghentian dollar atau dedolarisasi.

Mungkin saja dilakukan, namun hasilnya tidak dalam satu atau dua dekade.

Jangankan dedolarisasi, menurutnya poundsterling pun masih menjadi mata uang yang kuat.

Padahal Inggris bukan lagi negara adidaya.

"Itu adalah legasi dia (Inggris) ketika abad ke-18 sebagai adidaya, efeknya itu yang paling lama adalah finansial, sehingga mata uangnya masih berharga," tandasnya.

Delik Hudalah pun mengatakan bahwa pembangunan IKN sebagai legasi politik yang keras, berupa bangunan kota, dan proyek jangka panjang.

Maksudnya, relatif lebih sulit dan bisa kontroversial untuk diwujudkan, dalam artian tantangannya banyak.

"Kalau saya perlu juga melihat dimensi soft dari legasi ini.

Sebetulnya untuk semua pemimpin perlu juga mempertimbangkan bagaimana meninggalkan warisan itu yang bersifat soft, ideologi, kepercayaan, nilai tertentu, yang dicetuskan oleh kelompok tertentu yang mungkin juga bisa diasosiasikan dengan IKN," terangnya.

Pembangunan IKN sebagai legasi politik bisa terus berlanjut pasca era Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2024 mendatang.

Baca juga: Pembebasan Lahan IKN Nusantara dalam Masalah, Anggaran Bisa Bengkak, Hingga Agustus: Rp723,78 Miliar

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan.

Pertama, dari segi mekanisme kelembagaan formal.

Misalnya jika regulasi IKN bisa lebih berkualitas secara substansi dan prosedur mungkin akan lebih sulit digoyahkan setelah 2024.

"Tapi kalau sebaliknya, tentu akan bisa digoyah," katanya.

Kedua, dari segi mekanisme informal, tingkat soliditas kelompok koalis yang mendukung pasca Pemilu 2024.

"Terakhir, penetrasi budaya yang lebih kelembagaaan, bukan sekedar ritual.

Jadi bagaimana institusi kemasyarakatan bisa dimobilisasi untuk memperkokoh ini (legasi IKN) pasca Pemilu 2024," pungkasnya.

ASN Enggan Pindah?

Sementara itu, pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) dari Jakarta ke IKN Nusantara direncanakan akan dilaksanakan mulai 2024.

Namun, berkembang isu ASN enggan pindah ke IKN Nusantara.

Isu ASN enggan pindah ke IKN Nusantara karena ada kabar sharing hunian.

Kabar ini dibantah oleh Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono.

Baca juga: Dana Pembebasan Lahan IKN Nusantara Bisa Membengkak, untuk Jalan Habis Rp 466 M

Senin (28/8/2023) dalam peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Kepala OIKN, Bambang Susantono membantah kabar tersebut. 

"Enggak ah, banyak (ASN) yang mau pindah (ke IKN)," kata dia ditemui dalam Peluncuran Asosiasi ESG Indonesia, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Selanjutnya, Bambang Susantono menjelaskan, hunian dinas AS di IKN Nusantara berbentuk apartemen yang kebanyakan akan diisi pegawai berstatus single atau belum menikah.

Porsinya sebesar 50 persen untuk belum menikah, separuhnya lagi untuk orang yang sudah menikah.

Namun untuk pengaturan huniannya akan diatur oleh Kementerian PUPR, sedangkan kepindahan ASN-nya menjadi ranah Kementerian PANRB.

"Jadi udah ada list namanya segala macam, tinggal nanti kita atur jika sudah tersedia tower apartemennya mereka akan pindah," ujar Bambang.

"(Sebanyak) 50 persen untuk yang single, 25 persen untuk yang couple, tetapi enggak punya anak, baru 25 persen yang punya anak.

Memang yang 50 persen itu untuk yang single sih," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Menteri PUPR Bantah 1 Kamar 6 Orang

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan terkait polemik rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN)-Hankam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diisi enam orang dalam satu kamar.

Basuki menilai, hal ini merupakan kekeliruan karena tidak mungkin satu kamar tidur diisi hingga enam orang.

"Enggak-enggak itu keliru. Enggak mungkin satu unit (kamar) enam orang," tegas Basuki usai Rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (30/8/2023).

Untuk diketahui, rusun ASN-Hankam terdiri atas 47 tower (menara) dengan total 2.820 unit. Masing-masing unit memiliki luas 98 meter persegi dan tiap unitnya diisi atas tiga kamar.

Sejatinya, Kementerian PUPR berfokus pada pembangunan rusun, masalah pemindahan ASN-Hankam akan menjadi urusan Otorita IKN.

"Kalau itu untuk keluarga, peruntukan untuk keluarga. Tapi kalau untuk bujangan kan minimal satu kamar satu orang, sudah tiga orang. Karena, kan tiga kamar," jelasnya.

Diketahui, pembangunan 47 menara rusun ASN-Hankam terdiri dari enam paket pekerjaan fisik dan empat paket manajemen konstruksi total anggaran senilai Rp 9,4 triliun.

- Paket 1 Rusun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan Kerja Sama Operasional (KSO) Adhi–Nindya–Wiratman.

- Paket 2 Rusun Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) oleh PT Wijaya Karya Bangunan Gedung.

- Paket 3 Rusun ASN 1 oleh PP–Urban–Jaya Konstruksi (KSO),

- Paket 4 Rusun ASN 2 oleh PT Hutama Karya,

- Paket 5 Rusun ASN 3 oleh PT Waskita Karya,

- Paket 6 Rusun ASN 4 oleh Abipraya–Deta (KSO).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan 47 tower ASN-Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target penyelesaian pada Desember 2024.

Ditargetkan pada Juli 2024, sebanyak 12 menara sudah terbangun, lengkap dengan perabotannya sehingga siap dihuni.

Baca juga: Bangun Infrastruktur IKN Nusantara, Pemerintah Kucurkan Rp 723 M untuk Beli Tanah

(*)

Update Pilpres 2024

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS