BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - BKKBN Ungkap Ancaman Bonus Demografi Semu Kemungkinan Terjadi di IKN Nusantara dan Kalimantan Timur.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menjelaskan, potensi ancaman bonus demografi semu kemungkinan akan terjadi di IKN Nusantara.

Hal itu disampaikan dr Hasto Wardoyo saat menerima audiensi dari Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Sekretariat Stunting Kantor BKKBN, Jumat (22/12/2023).

Baca juga: Rocky Gerung Isi Diskusi di Samarinda, Singgung Bonus Demografi hingga Lapangan Kerja

"Be careful, setelah IKN terjadi kemungkinan akan ada limpahan usia produktif yang berbondong-bondong datang," ungkap dr Hasto Wardoyo. 

Kata dia, ini akan menjadi bonus demografi di Kalimantan Timur. "Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bonus demografi semu," tutur Hasto Wardoyo.

Hal tersebut, kata Hasto Wardoyo, terjadi karena banyak pekerja yang datang dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tidak memiliki kemampuan untuk bersaing.

Hasto menilai, diperlukan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat lokal di sekitar IKN Nusantara guna mengatasi ancaman bonus demografi.

Kebutuhan tenaga kerja yang meningkat di IKN perlu dipersiapkan sejak dini oleh pemerintah setempat.

Baca juga: Muhadjir Effendy di Balikpapan Singgung Bonus Demografi dengan Berkaca pada Jepang

Dengan adanya IKN Nusantara, kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal harus naik.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah universitas setempat bisa mengadakan program vokasi untuk boosting masyarakat sekitar agar menjadi center of excellence. "Sehingga menghasilkan SDM yang siap kerja," ujar dr Hasto Wardoyo.

Menurutnya, pemerintah setempat harus memiliki sense of urgency terkait masalah kependudukan ini.

Penyusunan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) penting untuk memastikan datanya yang hidup sudah disusun dengan benar.

"Kami optimistis penyusunan GDPK Kalimantan Timur ini menarik karena ada magnet IKN," tandas dr Hasto Wardoyo.

Baca juga: Balikpapan Punya Bonus Demografi, Prof Daniel Rosyid Sebut Masyarakat Mesti Terapkan 4 Sifat Ini

Kepala Daerah Harus Tahu

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, setiap kepala daerah harus tahu urgensi penyusunan GDPK.

Kata dia, terkadang, kepala daerah tidak mengetahui urgensi GDPK yang disusun, sehingga tidak saling support dengan pusat.

"Ini penting dalam penyusunan kebijakan di daerah, khususnya dalam hal pembangunan kependudukan. Ketika sinkron, masyarakat bisa menikmati hasilnya," kata Bonivasius.

Bonivasius menjelaskan, setiap kabupaten/kota diminta untuk membuat GDPK yang akan dilegalkan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota.

"Kami baru meluncurkan blue print kependudukan yang merupakan bagian dari GDPK untuk memberi update isu kependudukan yang belum masuk," katanya.

Baca juga: Keuntungan Adanya IKN Nusantara dan Bonus Demografi Bagi Anak Muda Kukar

Bonivasius menguraikan, salah satunya, bagaimana pemindahan IKN Nusantara ini berdampak pada pilar keempat GDPK, yakni antara lain:

- Pilar penataan;

- Persebaran;

- Pengarahan mobilitas penduduk.

Ketimpangan Gender

Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk di Kalimantan Timur mencapai 3,77 juta jiwa.  Sementara, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,28 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia (lansia) di Kalimantan Timur berada di angka 6,22 persen atau meningkat dari yang sebelumnya 4,02 persen pada 2020.

Anggota KKI Kalimantan Timur Siswanto mengatakan, disparitas pendidikan dan ekonomi antarwilayah memang menjadi isu yang terus dibahas hingga kini.

“Jumlah pernikahan pada usia muda cukup tinggi dan ketimpangan gender terlihat dengan meningkatnya jumlah janda," tutur Siswanto.

Sementara itu, Ketua KKI Kalimantan Timur Harihanto mengaku, pihaknya sangat berkomitmen untuk mewujudkan pengendalian penduduk.

Lebih lanjut, perwakilan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur Bidang Pengendalian Penduduk Syahrul mengatakan, Organisasi Perangkat Daerah Kependudukan dan Keluarga Berencana (OPDKB) berperan menguatkan regulasi dalam pembangunan kependudukan.

Ia menerangkan, pihaknya akan berkolaborasi dengan pusat untuk membentuk koalisi kependudukan di kabupaten dan kota.

Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah disparitas di Kalimantan Timur menyusul banyaknya pekerja migran yang masuk.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bonus Demografi Disebut Ancam IKN, Kepala BKKBN: Kualitas SDM Lokal Harus Naik."

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.