Pemkab Kutim Masih Punya Hutang, Rizali Hadi Sebut Berada di Disdikbud Kutai Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2023 mencapai Rp 9,78 triliunan.

Namun, dari APBD sebesar Rp 9,78 triliun tersebut hanya mampu terserap 83,26 persen.

Sehingga menyebabkan angka sisa lebih anggaran (Silpa) tinggi hingga Rp 1,6 triliun.

Demikian dibeberkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi kepada TribunKaltim.co pada Kamis (8/2/2024) di Sangatta, Kutai Timur. 

Baca juga: APBD Kutim 2024 Naik Rp9,148 Triliun, Program Rp50 Juta Per RT Tetap

Rizali Hadi menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang belum sempat dibayar oleh Pemkab Kutim.

"Ini ada juga kegiatan yang sebenarnya sudah selesai tetapi belum sempat terbayarkan itu juga menjadi keluhan teman-teman pemborong,” ungkap Rizali Hadi yang juga menjadi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kendati demikian, kata dia masalah tersebut akan menjadi pekerjaan rumah (PR) dan akan segera diselesaikan oleh Pemkab Kutai Timur.

Menurutnya, terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh pemborong namun belum sempat terbayarkan, maka secara otomatis akan tercatat sebagai utang pemerintah.

"Sudah ini kita sudah minta Inspektorat wilayah (Itwil) untuk menindaklanjuti, sebenarnya uang kita ada, karena harus tutup di tanggal 31 Desember pekerjaan yang sudah selesai itu," ujarnya. 

Baca juga: Silpa APBD Kutim Tahun 2022 Capai Rp 1 Triliun

"Secara administrasi keuangan belum bisa direalisasikan itu saja masalahnya," paparnya.

Ia tak menyebutkan secara spesifik besaran nilai kegiatan yang menjadi hutang, sebab pihaknya masih dalam proses inventarisir agar dapat diketahui secara total keseluruhan hutang yang harus dibayarkan.

Namun yang terbesar berada di Dinas Pendidikan, yang nilainya kurang lebih Rp 60 miliar.

"Tapi kita masih akan verifikasi ulang, ada juga di beberapa OPD lain, tapi nilainya kecil-kecil aja,” punhkasnya.

(*)