Siapa yang Tergusur dari IKN Nusantara? Alimuddin Berikan Penjelasannya

Tapi pada intinya memang harus kita sosialisasikan lagi, supaya masyarakat jangan khawatir bahwa IKN itu akan selalu bersama dengan masyarakat lokal, dalam membangun IKN ini.

Apakah harga ganti untung ditentukan Otorita?

Sampai hari ini yang membayar pembebasan lahan kalau bukan PUPR, Lembaga Manajemen Aset Nasional.

Hari ini kami belum ada membebaskan lahan, kalau penentuan harga ada di otorita, itu berdasarkan nilai tanah kemudian NJOP juga, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan penetapan harga tanah yang berlaku di republik kita, itu yang kita pakai.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, mengurusi pertanahan masyarakat lokal, susah gak pak?

Susah tidak, tapi apapun itu baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan, yang terpenting itu adalah komunikasi, narasi yang disampaikan seperti apa. Justru menurut saya teman-teman di Sepaku itu asal diajak ngomong.

Disampaikan bahwa ini untuk kepentingan IKN, saya pikir tidak ada yang jadi permasalahan, yang jadi masalah kemarin itu kan media yang tidak pernah melihat langsung, yang hanya menonton dan membaca media kemudian diberitakan lagi.

Dan beberapa ada yang kami lapor ke Kemenkominfo (akun tiktok) dan ternyata itu hoax, ada yang buka baju, terus bilang jangan usir kami itu hoax, tidak ada demo-demo apalagi setelah kejadian itu, kan bulan puasa itu jadi pelajaran juga untuk kami, bahwa ada faktor psikologi sosial yang harus kita cermati.

Tapi masyarakat bisa memberikan supporting untuk IKN, tidak ada masalah, saat saya juga merilis beberapa pendapat si A dan si B yang terdampak.

Mereka bilang kami tidak apa-apa pak, tinggal kapan diukur, karena ada juga yang sudah dipatok tapi sampai hari ini belum diukur, artinya ada kesiapan masyarakat untuk merelakan lahanna demi pembangunan IKN.

Tapi tentu dengan penggantian yang sebanding pak?

Iya kan semakin lama semakin tinggi nilai tanah nanti

Bapak melihat ada makelar tanah yang sudah bergerilya di daerah itu?

Kalau ke IKN agak susah, saya tidak yakin mereka bisa masuk, kalau KIPP tidak mungkin karena kita bertemu langsung.

Dan segala macam beli tanah tidak seperti beli di warung semua sudah jelas, nyetornya dimana termasuk juga pemerintah kalau membayar tanahnya masyarakat, kalau ditandatangani Rp10 ribu ya Rp10 ribu yang akan masyarakat terima.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara, Tidak Semua Desa Masuk Ibu Kota Negara dan Babulu jadi 2 Kecamatan

Mungkin jauh pada 2019 mungkin ada tan memanfaatkan kesempatan itu, tapi ada kebijakan pemerintah yang bagus pada saat itu, ketika melakukan land freezing melarang semua transaksi, tujuannya itu sebelumnya supaya calo, tengkulak tanah tidak masuk.

(*)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Kaltim dan Google News Tribun Kaltim untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.