Carut Marut Parkir di Samarinda, Mulai Pasang Rambu Dilarang Parkir Hingga Terapkan Parkir Non Tunai

Meski ada regulasi dan pemberian sanksi berupa penggembosan ban, penderekan, hingga denda Rp 500 ribu per kendaraan, nyatanya tak membuat masyarakat merasa jera, bahkan mengulang pelanggaran hal yang sama.

Terkait hal tersebut, Tiopan pun menyoroti budaya masyarakat yang merasa bahwa apa yang ada di negara ini milik mereka sendiri.

"Masih ada kesulitan karena ada budaya yang susah diatur untuk ditertibkan. Contohnya kasus viral akhir-akhir ini, dimana seorang karyawan Pertamina yang tidak terima ditegur karena berhenti di pinggir jalan. Padahal yang dilakukan itukan merugikan orang," kata Tiopan.

Meski terbilang sulit, Tiopan menegaskan bahwa persoalan ini merupakan kewenangan pihak Dishub.

"Dishub tidak boleh kendor, harus tetap terus melaksanakan tugasnya. Tetap memberikan sanksi kepada masyarakat. Bila perlu, ditulis larangan-larangan supaya jelas ada regulasi. Gencarkan saja regulasinya, dan saya yakin Dishub pasti berpegang pada regulasi kalau mau menertibkan hal-hal seperti ini," tegas Tiopan.

Terpisah, Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengaku bahwa pihaknya berencana memasang rambu larangan parkir khususnya di Jalan Pulau Irian.

"Namun, belum bisa direalisasikan karena kondisi yang ada saat ini belum bisa dikatakan trotoar, masih kayu yang ada di atas parit," kata Manalu.

Bahkan dirinya telah mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan Wali Kota Andi Harun untuk pembangunan trotoar di lokasi tersebut.

"Sudah sejak tahun lalu, sudah disetujui juga oleh Pak Wali Kota, tapi sampai saat ini Dinas PUPR belum membangun trotoarnya," pungkasnya. (Sintya Alfatika Sari)