Dampak Minor IKN Nusantara di Kaltim, Jatam Beber Kelompok Rentan Dirugikan, Kuburan Sampai Digusur

Selain itu, ada pula warga yang mendapati di kolong rumahnya telah dipasangi patok.

Mereka lantas mencabut patok itu dan menyatakan tidak setuju.

Menurut Eta, persoalan-persoalan itu semakin menunjukkan bahwa mega proyek IKN sejak awal sudah bermasalah.

Pemerintah dinilai tidak melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna.

“Selain itu juga tidak menghargai pengetahuan yang sudah dibangun oleh masyarakat di sekitar itu, pengetahuan adat dan sebagainya,” ujar dia.

Persoalan lainnya adalah warga yang terdampak IKN, yakni di sekitar Pemaluan banyak yang belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Padahal, mereka telah mengurusnya sejak bertahun-tahun lalu.

Sementara, ketika hendak menjual tanahnya, dasar atau bukti kepemilikan lahan itu menentukan harga jual. Persoalan ini memicu protes warga.

“Minggu lalu terjadi demonstrasi yang terjadi di sekitar masyarakat Pemaluan kemudian dia meningkat jumlah massanya, kalau tidak salah hanya beberapa orang kemudian dilanjutkan dengan aksi baru,” kata Eta.

Baca juga: Dampak Mundurnya Kepala Otorita IKN Nusantara Kaltim, PDIP dan PKB Bongkar Motif, DPR Turun Gunung

Presiden Bakal Berkantor di IKN Kaltim Juli 2024, Tunggu Distribusi Air Bersih

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024. Kepala negara masih menunggu distribusi air bersih tersambung ke IKN.

Hal ini disampaikannya usai meninjau Lapangan Upacara dan Istana Negara di IKN, Rabu (5/6/2024).

"Saya sangat optimistis untuk kantornya. Ini masih nunggu satu, air," ungkap Presiden.

Untuk diketahui, Bendungan Sepaku Semoi sebagai pemasok air di kawasan IKN telah diresmikannya pada Selasa (4/6/2024). Kini, persoalan sambungan air menunggu sambungan pompa.

Presiden menargetkan persoalan ini rampung pada Juli 2024.

"Ini tinggal nunggu pompa untuk menaikkan air. Kemudian dialirkan ke bangunan, rumah-rumah yang ada di IKN," tutur Presiden.