Pj Gubernur Kaltim Kecewa Soal Penurunan Angka Stunting, Akmal Malik Tegur Keras Dinas Kesehatan

TRIBUNKALTIM.CO - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik masih menyoroti penurunan angka stunting yang hanya satu persen di daerah ini.

Padahal dana yang dialokasikan pemerintah pusat untuk pemberian makanan tambahan (PMT) sebesar Rp32 miliar.

"Padahal triwulan pertama 2024 ada Rp 7 miliar. Tapi sampai sekarang masih nol laporan tentang bagaimana PMT itu dilakukan," ungkap Akmal Malik saat Pencanangan, Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur yang dipusatkan di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Rabu (12/6/2024).

Itu sebabnya, sebagai bahan evaluasi Akmal Malik akan mengambil alih tanggung jawab penurunan prevalensi stunting di Kaltim.

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Inginkan Kukar Zero Kasus Stunting

Baca juga: Dukung Penanganan Stunting, Kideco Jaya Agung Serahkan Bantuan Rp4,1 M kepada Pemkab Paser

Selain itu akan memberi teguran tertulis kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim yang menjadi penanggungjawab penanganan stunting di Kaltim.

"Supaya Dinkes mengontrol puskesmas-puskesmas terkait penyaluran dana stunting," ucapnya.

"Insyaallah minggu ini saya adakan rapat membahas hal tersebut. Segera kita bangun sinergi, jadi jelas kabupaten dan kota
lakukan apa, provinsi lakukan apa," tegas Akmal Malik.

Ia juga akan mengingtervensi terkait data stunting di masing-masing daerah.

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Bakal Ambil Alih Tanggung Jawab Penurunan Prevalensi Stunting di Kaltim

"Seperti ibu hamil dan balita umur 0-2 tahun itu, harus ada datanya," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi Pemkab Kutai Kartanegara yang telah berhasil menurunkan angka stunting hingga 9,5 persen.

"Kabupaten lain harus belajar ke Kukar bagaimana mengintervensi. Semoga praktik cerdasnya dapat ditiru. Kita berharap tahun depan bisa turun minimal 17 persen," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pencanangan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Provinsi Kalimantan Timur dilakukan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, di Posyandu Angsoka, Kecamatan Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Baca juga: Capaian Gerakan Intervensi Serentak untuk Pencegahan Stunting di Kaltim Masih di Bawah 20 Persen

"Ini momen penting melawan stunting. Karena diperlukan kolaborasi dari semua pihak untuk dapat berhasil menurunkan stunting," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto menjelaskan, sebenarnya intervensi serentak untuk mendorong calon pengantin, ibu hamil, bayi dan balita ke Posyandu sebagai upaya menurunkan angka stunting telah dimulai sejak 1 Juni 2024.

Diharapkan melalui intervensi ini kehadiran kelompok sasaran ke posyandu di tiap wilayah minimal menyentuh angka 95 persen sampai 30 Juni mendatang.

Namun ungkapnya, hingga minggu kedua pelaksanaan, angka kehadiran kelompok sasaran ke posyandu di Kaltim belum menyentuh angka 30 persen.

Baca juga: 100 Kampung di Berau Kaltim Diminta Tuntas Melakukan Rembuk Stunting

Dari data yang Tribunkaltim peroleh, tercatat persentase balita yang diukur baru mencapai 12.13 persen.

Kemudian sesuai data kehadiran kelompok sasaran ke posyandu tertinggi disumbangkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara (26.2 persen), disusul Kabupaten Penajam Paser Utara (15.9 persen), Kabupaten Paser (12.91 persen), Kabupaten Kutai Barat (12.42 persen), Kota Bontang (10.5 persen), Kabupayen Berau (10.43 persen), Kabupaten Kutai Timur (8.88 persen), Kabupaten Mahakam Ulu (6.38 persen), Kota Samarinda (4.65 persen) dan Kota Balikpapan (3.35 persen).

"Jadi cukup jauh dari target. Seharusnya di minggu pertama tingkat kehadiran 25 persen, minggu kedua 50 persen, minggu ketiga 75 persen dan akhir Juni 2025 mencapai 100 persen," kata Sunarto.

Guna membantu capaian target tersebut, BKKBN Kaltim telah menurunkan tim pendamping keluarga dan tenaga penyuluh untuk mendorong setiap kelompok sasaran mendatangi posyandu.

Baca juga: Rilis SKI Sebut Angka Stunting Naik, Pemkot Bontang Gelar Operasi Timbang Cari Data Pembanding

Untuk diketahui data intervensi guna percepatan penanganan stunting ini akan dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang

kemudian akan diserahkan untuk dipublikasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang kemudian melapor kepada Wakil Presiden.

"Ini adalah usaha pemerintah memberantas stunting. Kami berharap tingkat kesadaran masyarakat juga bisa lebih meningkat. Karena seperti kata Pj Akmal Malik, mengatasi stunting perlu kolaborasi, termasuk kesadaran masyarakat itu sendiri," pungkasnya.

Kehadiran Kelompok Sasaran Posyandu

* Kabupaten Kutai Kartanegara (26.2 persen)

*Kabupaten Penajam Paser Utara (15.9 persen)

* Kabupaten Paser (12.91 persen)

* Kabupaten Kutai Barat (12.42 persen)

* Kota Bontang (10.5 persen)

* Kabupaten Berau (10.43 persen)

* Kabupaten Kutai Timur (8.88 persen)

* Kabupaten Mahakam Ulu (6.38 persen)

* Kota Samarinda (4.65 persen)

* Kota Balikpapan (3.35 persen)

Baca juga: Rilis SKI Sebut Angka Stunting Naik, Pemkot Bontang Gelar Operasi Timbang Cari Data Pembanding

Jangan hanya Seremoni, Harus Bergerak!

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah ingin Kukar zero stunting.

Ini disampaikannya saat melakukan Pencanangan, Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Provinsi
Kalimantan Timur bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Angsoka, Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kukar ini turut dihadiri Ketua TP PKK Kukar, Maslianawati Edi Damansyah.

Baca juga: Pemkot Bontang Gelar Operasi Timbang Kembali guna Cegah Stunting, Targetkan 9.336 Bayi dan Balita

Bupati Edi Damansyah mengatakan, Pemkab Kukar terus berkomitmen dalam upaya penurunan angka stunting melalui berbagai program strategis dan intervensi.

Ia berharap penanganan stunting yang dicanangkan Pemprov Kaltim bukan sekadar seremoni, tetapi semuanya harus bergerak.

"Untuk Kukar saya pastikan penurunan stunting berjalan lancar dan semua telah dilakukan di 2023. Saya tidak terlalu bangga dengan penurunan 10 persen, karena saya ingin di Kukar Zero Stunting," ujarnya, Kamis (13/6/2024).

Senada dengan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Bupati Edi juga sangat sepakat bahwa perbaikan data sangat penting dilakukan untuk mengentaskan stunting.

Baca juga: Dinkes Kabupaten Mahulu Kalimantan Timur Jelaskan Peran Penting TPK Dalam Pencegahan Stunting

"Jangan sampai tim di lapangan bekerja tidak menggunakan data dan waktunya habis hanya untuk mencari," kata Bupati Edi Damansyah.

Ia juga memastikan, dengan beberapa inovasi pada program kerja penurunan stunting, maka diperlukan kolaborasi agar tahun 2024 stunting di Kukar kembali turun hingga menjadi zero atau nol.

Menurut Bupati Edi, pencanangan pengukuran dan intervensi merupakan bagian dari upaya penanganan stunting untuk memastikan setiap anak di Kukar mendapatkan pengukuran status gizi yang akurat dan mendapatkan intervensi gizi yang diperlukan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Saya harap upaya ini dapat berjalan secara efektif dan efisien," ucapnya.

Oleb sebab itu, Bupati Edi Damansyah menegaskan untuk terus berkolaborasi, berkomitmen dan bekerja keras dalam upaya menurunkan angka stunting, khususnya di Kukar.

"Dengan langkah konkret dan berkelanjutan dapat mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta berkontribusi dalam
menyongsong Indonesia Emas 2045. Maka perlu kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan juga dunia usaha," pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News Tribun Kaltim

Ikuti berita populer lainnya di saluran WhatsApp Tribun Kaltim