Jadwal Sidang Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilkada 2024, untuk Kukar, Berau, Mahulu

"Kami merasa bahwa apa yang disampaikan oleh saksi ahli kami memberikan kekuatan terhadap argumentasi, bahwa proses pencalonan kemarin sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni PKPU 8 Tahun 2024," ujar Wiwin saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan, bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU Kukar merupakan mantan Ketua KPU yang menandatangani PKPU 8 Tahun 2024.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan bahwa langkah yang diambil KPU Kukar sudah sesuai dengan norma hukum.

Dirinya juga menambahkan bahwa dalam hal ini KPU, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hanya bertugas melaksanakan norma dan aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sebab itu, pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan yang ada, termasuk menunggu putusan MK yang dijadwalkan dibacakan pada 24 Februari 2025.

Sidang di MK ini masih berlangsung hingga 17 Februari untuk beberapa daerah.

Kemudian akan dilanjutkan dengan agenda Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 18–21 Februari 2025 sebelum putusan diumumkan.

"Jika RPH sudah, Kita tunggu putusan MK yang terjadwal pada 24 Februari 2025.

Apa yang menjadi keputusan, itu yang akan kita laksanakan," pungkasnya.

Baca juga: Polemik Masa Jabatan Edi Damansyah, Kata Aktor Dirty Vote dan Ahli Lain di Sidang MK Pilkada Kukar

Daftar 40 Sengketa Pilkada 2024 di MK yang Lanjut ke Pembuktian

Sebelumnya, melalui Sidang Pengucapan Keputusan dan Ketetapan ini telah diumumkan 40 perkara yang akan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) yang akan digelar pada 7-17 Februari 2025 mendatang.

Dalam tahap persidangan tersebut, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli untuk mendukung argumentasi dan dalil-dalil permohonan Pemohon ataupun jawaban serta keterangan yang diberikan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

“Hingga hari ini ada 40 perkara yang lanjut pada sidang pembuktian. Saya kira tidak berbeda dengan daerahnya. Jadi kalau 40 (perkara), kira-kira 40 daerah yang lanjut.

Bisa jadi kurang satu atau dua, karena bisa jadi ada yang double. Tetapi mungkin tidak ada, karena kalau KPU dan Bawaslu hitungannya kan daerah bukan perkara.

Kalau perkara di MK ini 310, tetapi hanya 249 daerah karena ada satu daerah (terdiri dari) 2 perkara,” ujar Suhartoyo sesaat sebelum menutup persidangan.

Perkara PHPU Kepala Daerah 2024 yang akan dilanjutkan dalam Pemeriksaan Persidangan Lanjutan (Pembuktian) berasal dari 40 daerah tersebut, yaitu

1. Provinsi Papua Pegunungan,
2. Provinsi Papua,
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
4. Kota Sabang,
5. Kota Palopo,
6. Kota Banjarbaru,
7. Kabupaten Tasikmalaya,
8. Kabupaten Siak,
9. Kabupaten Serang,
10. Kabupaten Puncak Jaya,
11. Kabupaten Puncak,
12. Kabupaten Pulau Taliabu,
13. Kabupaten Pesawaran,
14. Kabupaten Pasaman Barat,
15. Kabupaten Pasaman,
16. Kabupaten Parigi Moutong,
17. Kabupaten Pamekasan,
18. Kabupaten Mimika,
19. Kabupaten Mandailing Natal,
20. Kabupaten Mahakam Ulu,
21. Kabupaten Magetan,
22. Kabupaten Lamandau,
23. Kabupaten Kutai Kartanegara,
24. Kabupaten Kepulauan Talaud,
25. Kabupaten Jeneponto,
26. Kabupaten Jayapura,
27. Kabupaten Halmahera Utara,
28. Kabupaten Gorontalo Utara,
29. Kabupaten Empat Lawang,
30. Kabupaten Buton Tengah,
31. Kabupaten Buru,
32. Kabupaten Bungo,
33. Kabupaten Boven Digoel,
34. Kabupaten Berau,
35. Kabupaten Bengkulu Selatan,
36. Kabupaten Belu,
37. Kabupaten Barito Utara,
38. Kabupaten Bangka Barat,
39. Kabupaten Banggai,
40. Kabupaten Aceh Timur.     

Baca juga: Sidang Pembuktian MK Pilkada Kukar 2024, Ada Aktor Dirty Vote dan Eks Ketua KPU, Hasyim Asyari

(TribunKaltim.co/Ary Nindita Intan RS)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram