4 Statement Menkes yang Kontroversial, Budi Gunadi Sadikin Dicurigai Incar Kursi Wapres, Responsnya?

Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini. 

Para Guru besar FKUI menilai banyak kebijakan Kemenkes dan implementasi Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang justru melenceng dari semangat awal reformasi sistem kesehatan.

Dalam deklarasi bertajuk "Salemba Berseru" yang digelar pada Jumat (16/5/2025), para guru besar FKUI menyatakan kebijakan Kemenkes berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kami para Guru Besar FKUI bersama dokter dan akademisi kedokteran di seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes, yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan dokter spesialis," ujar Guru Besar FKUI, Siti Setiati, Jumat.

Baca juga: Petisi Copot Menkes Budi Gunadi Ramai, Kebijakan dan Pernyataannya Dianggap tak Berpihak ke Rakyat

Sebanyak 158 Guru Besar FK UI dalam satu suara menilai terjadinya penurunan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Dekan FK UI Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam mulanya menyinggung soal Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akhirnya lahir menjadi Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

"Tentu sebagai warga negara yang baik, kami semua dari awal menyetujui undang-undang dan juga PP (Peraturan Pemerintah) yang telah digariskan oleh pemerintah," kata Ari dalam konferensi pers di Gedung FK UI, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025). 

"Tapi, di dalam perjalanannya ternyata ada komitmen yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan juga PP, dan hal-hal yang akhirnya kami boleh sampaikan terganggunya proses pendidikan kedokteran dan akhirnya pelayanan kesehatan," sambungnya.

Ari mengatakan bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam satu bulan terakhir sudah cukup mengganggu para Guru Besar FK UI.

Selain soal kolegium, persoalan yang belum lama ini dibicarakan yakni mutasi Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim B. Yanuarso.

"Jadi ini yang terus terang saja, sekali lagi kami tidak minta apa-apa, kami minta Kementerian Kesehatan laksanakan undang-undang dan PP seperti yang tertulis di situ. Itu saja, tidak banyak-banyak kami minta untuk masalah ini," jelasnya. 

Petisi Desakan Mundur

Gara-gara statement Menkes yang kontroversial, muncul pula petisi desakan agar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin diganti.

Dalam petisi di change.org tersebut sudah ada ribuan orang yang menandatangani.

Petisi dibuat pada 4 Mei 2025 dengan pengusul pertama kali adalah Sekretariat Aliansi Ketahanan Kesehatan Bangsa. 

Dalam keterangan di petisi tersebut menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Selama masa jabatannya, Menkes dianggap telah mengeluarkan kebijakan dan pernyataan yang tidak berpihak kepada rakyat, tidak berdasar pada data ilmiah dan mencederai nilai-nilai profesionalisme kesehatan.

Salah satu yang disoroti dalam petisi tersebut adalah kebijakan sepihak menghentikan pendidikan dokter spesialis (PPDS), membuat pernyataan tidak pantas dan merendahkan profesi kesehatan, mendukung pembukaan fakultas kedokteran tanpa rencana distribusi SDM, kinerja lemah dalam memperbaiki indikator kesehatan nasional, meminta dan mendorong rakyat membeli asuransi swasta serta promosi kebijakan melalui influencer.

Dicurigai Incar Kursi Wapres

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menyoroti gaya komunikasi Menkes Budi Gunadi Sadikin yang belakangan memicu kontroversi.

Hendri yang akrab disapa Hensa ini mengatakan pernyataan Budi belakangan ini menyerupai strategi politikus yang tengah mencari perhatian untuk Pemilu 2029. 

"Pak Menkes ini mungkin sedang 'bermain api' dengan kontroversi-kontroversi ini. Ada yang bilang dia mau jadi kandidat Wapres di 2029, bersaing dengan anak bos besar, mungkin anak Pak Jokowi atau tokoh lain dari Jawa Barat,” kata Hensa kepada wartawan, Senin (19/5/2025), seperti dilansir Tribunnews.com.

Hensa menilai Budi mungkin memiliki niat baik dalam menyampaikan pesan kesehatan, seperti soal ukuran celana atau hubungan gaji dengan kesehatan.

Namun dia mengingatkan bahwa cara penyampaian yang kurang tepat dapat memicu salah paham di kalangan masyarakat.

"Saran saya buat Menkes, hati-hati dengan cara komunikasi. Kalau maksudnya baik tapi penyampaiannya salah, ya sia-sia," ujar Hensa. 

Dia juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan serta gagal menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. 

Dalam konteks Budi, stakeholder utama adalah kalangan dokter dan tenaga kesehatan.

Hensa mencontohkan kasus Satrio Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi yang dicopot setelah menghadapi protes dari jajarannya. 

"Ini masalahnya, Presiden Prabowo itu tidak suka menteri yang bikin gaduh, apalagi yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Buktinya dulu ada menteri yang didemo anak buahnya sendiri, akhirnya diganti," ujarnya. 

Menurut Hensa, jika Budi terus melontarkan pernyataan kontroversial, posisinya sebagai Menteri Kesehatan berpotensi terancam.

"Mungkin dia paham bahwa sebagai figur politik viral nomor satu meski blunder, tapi jika terus membuat kontroversi, dan Pak Prabowo tak suka dengan jajarannya yang gaduh, saya melihat Menkes sudah di ujung tanduk," ungkapnya.

Sadar Banyak Pihak yang Tidak Nyaman dengan Kebijakannya 

Menkes Budi Gunadi Sadikin menyadari transformasi kebijakannya saat ini telah membuat ketidaknyamanan sejumlah pihak.

"Pasti akan terjadi ketidaknyamanan, 'loh, saya dulu bisa begini, kok sekarang enggak', karena bergeser kepentingannya, kebijakannya dibikin lebih ke kepentingan masyarakat," kata Budi kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).

Namun dia menegaskan, setiap kebijakan yang diterapkan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Saya mau sampaikan, Kemenkes hanya melakukan kebijakan yang berbasis kepentingan masyarakat," kata Budi.

Budi memahami bahwa stakeholder dalam lingkup kesehatan itu banyak, di antaranya mencakup masyarakat, rumah sakit, pabrik obat, organisasi, serta profesi.

"Tapi stakeholder yang paling besar yang menerima layanan kesehatan ini 280 juta (masyarakat). Nah, Kemenkes memprioritaskan 280 juta rakyat," tuturnya.

(Kompas.com/Tribunnews.com)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram