Demo Masyarakat Batuah

5 Tuntutan Masyarakat Batuah Demo di Depan Kantor Gubernur Kaltim, Desak Ganti Rugi Korban Longsor

5 tuntutan yang dilayangkan Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk Kantor Gubernur Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO/GREGORIUS AGUNG SALMON
DEMO - Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Kabid Trantibum) Satpol PP Kaltim, Edwin Novia, saat diwawancarai usai audiensi dengan Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu. Senin (2/6/2025) Warga Desa Batuah dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kaltim menuntut ganti rugi, pengevaluasian izin tambang, dan perbaikan infrastruktur, yang ditanggapi dengan audiensi. (TRIBUNKALTIM.CO/RAYNALDI PASKALIS) 

"Karena ini izinnya yang mengeluarkan adalah wilayah pemerintah kukar yang mengeluarkan izinnya. Nanti akan di fasilitasikan dan koordinasikan dengan teman teman dari pemkab kukar."

Audiensi ini merupakan pertemuan pertama yang dilakukan sejak awal tahun, di mana kejadian longsor yang menimpa warga terjadi pada bulan Januari dan berdampak hingga April.

Sebelumnya belum ada dialog yang berlangsung secara intensif seperti saat ini.

Mengenai bantuan langsung bagi warga terdampak, hal tersebut masih dalam tahap kajian oleh tim teknis yang berwenang, sehingga keputusan terkait pemberian bantuan belum dapat dipastikan saat ini.

"nanti teman-teman yang teman-teman teknis yang mengkaji nanti seperti itu"tuturnya.

Baca juga: Retakan Baru Muncul di Desa Batuah Kukar, Warga Berharap Pemerintah Segera Cari Solusi

Edwin menambahkan bahwa bentuk dukungan yang diberikan pemerintah provinsi saat ini sebatas menerima dan menyampaikan surat tuntutan dari Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu.

Ia bertindak sebagai perwakilan pemerintah provinsi yang secara resmi menerima aspirasi tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Saat ditanya mengenai tindak lanjut ke depannya, mengingat selama lima bulan terakhir persoalan ini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah dan hanya diikuti dengan kunjungan tanpa solusi nyata, Edwin menjelaskan bahwa masalah tersebut sudah dipelajari bersama instansi teknis terkait.

Ia menambahkan bahwa rencana selanjutnya adalah mengadakan rapat untuk membahas bentuk bantuan yang akan diberikan, meskipun keputusan akhir bukan merupakan kewenangannya secara langsung.

Proses koordinasi dengan OPD dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga akan terus dilakukan guna mencari solusi terbaik bagi warga terdampak.

"Ini sudah dipelajari dengan teman-teman instansi teknis, nanti mungkin akan dirapatkan. Nanti bantuannya seperti apa, bukan wewenang saya, mereka yang bisa menjawab nanti seperti itu."pungkasnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved