Ketua DPRD Balikpapan Sentil OPD yang Absen di Rapat Paripurna

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Minimnya kehadiran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna, Senin (27/10/2025), disentil Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri. 

Dia menilai absennya sebagian besar perangkat daerah dalam forum resmi menunjukkan lemahnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Rapat yang digelar di Hotel Grand Senyiur pada Senin (27/10/2025) itu membahas pemandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yaitu Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender.

Agenda strategis tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah stakeholder dan instansi terkait.

Baca juga: Fraksi PKS-PPP DPRD Balikpapan Soroti 6 Aspek Krusial dalam Raperda Penataan Gudang

Dalam forum itu, Alwi Al Qadri menyampaikan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran OPD.

Ia menegaskan bahwa partisipasi perangkat daerah sangat menentukan efektivitas pembahasan raperda.

"Seharusnya rapat paripurna dihadiri oleh 70 hingga 80 persen OPD, tetapi yang hadir kali ini mungkin tidak sampai 10 persen," ujarnya. 

Alwi Al Qadri meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperbaiki kedisiplinan OPD dalam menghadiri sidang-sidang resmi.

Baca juga: DPRD Balikpapan Bahas Raperda Gudang dan Gender, PDIP Soroti Kajian Mendalam

Ia menilai kehadiran bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

"Saya mohon Pak Wawali menyampaikan kepada Pak Walikota agar setiap OPD lebih memperhatikan pentingnya hadir dalam rapat seperti ini. Komunikasi harus dibangun dengan serius," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo mengakui bahwa sebagian pejabat daerah memang tidak hadir.

Namun, ia menjelaskan bahwa sejumlah OPD tengah melaksanakan tugas luar kota.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Warga Ubah Sampah Jadi Sumber Penghasilan Lewat Program Waste to Benefit

“Beberapa pejabat sedang dinas luar, seperti Sekretaris Daerah Pak Muhaimin dan Asisten II Sekretariat Kota,” jelas Bagus.

Ia juga menyinggung keberadaan Kepala BPBD, Usman Ali, yang sebenarnya hadir di lokasi, tetapi tidak menempati kursi depan. 

"Saya sempat melihat Pak Usman hadir, hanya saja tidak duduk di barisan depan. Ke depan akan kami tertibkan agar kepala dinas, badan, dan staf ahli wajib duduk di tempat yang disediakan agar forum terlihat hidup," ujarnya.

Bagus menegaskan pihaknya akan memperketat disiplin kehadiran OPD dalam kegiatan resmi, terutama sidang paripurna DPRD Balikpapan.

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Inovasi Kuliner Lokal dan Konsep Wisata Modern

Ia menilai absennya perwakilan pemerintah dapat menimbulkan kesan kurangnya keseriusan dalam menindaklanjuti agenda kebijakan daerah.

"Saya akan sampaikan langsung ke jajaran agar lebih tertib, karena soliditas antara eksekutif dan legislatif adalah fondasi utama pembangunan Balikpapan," pungkasnya. (*)