Melawan Banjir dan Longsor, Pemkot Samarinda Rekonstruksi 3 Sekolah dengan Konsep Bangunan Bertiang

“Nanti bagian bawahnya akan dibangun dua sampai tiga lantai. Siswa di sana juga sekitar 500 orang. Untuk itu perlu peninjauan dari BPBD, SDA, dan Bina Marga agar penataan lahannya lebih aman,” ujarnya.

Baca juga: Disdag Samarinda Siapkan Aplikasi Digital Verifikasi Pedagang Pasar Pagi

Sementara itu, SMPN 48 di Jalan Proklamasi juga menjadi prioritas karena keterbatasan ruang dan kondisi lingkungan sekitar.

Sekolah dengan luas lahan sekitar setengah hektare itu dinilai masih memungkinkan untuk ditata ulang tanpa perlu relokasi total. Namun, sebagian area yang rawan longsor akan dikaji ulang.

“Aslinya kawasan itu ada kolam di bagian atas. Kalau penuh, airnya bisa tumpah sembarangan. Jadi nanti lanskapnya akan diatur ulang supaya air tidak mengalir liar. Mungkin bisa dibuat turap,” paparnya.

Asli menuturkan, untuk membangun sekolah terpadu pada SMPN 24, estimasi anggaran pembangunan bisa mencapai Rp 20 miliar ke atas karena mencakup dua jenjang pendidikan sekaligus.

Sedangkan SMPN 27 diperkirakan membutuhkan dana lebih kecil lantaran tidak dibangun sepenuhnya dari nol. Sementara untuk SMPN 48, kisaran biaya diperkirakan Rp 10–15 miliar.

Baca juga: TKA Nasional 2026, Disdikbud Samarinda Pastikan Sekolah Siap Jalankan Tes

“DED-nya (dokumen perencanaan teknis) sedang kami susun dalam perubahan anggaran ini. Kalau konsep sekolah terpadu disetujui, berarti anggarannya menyesuaikan karena skalanya besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asli menegaskan bahwa desain bertiang yang akan diterapkan di SMPN 24 akan menjadi model baru bagi sekolah-sekolah lain di Samarinda.

Sistem drainase kawasan juga akan dibenahi agar bisa menahan limpasan air saat curah hujan tinggi.

“Ini bukan hanya untuk SMPN 24 saja, tapi juga kawasan sekitarnya. Tidak mungkin kita biarkan terus seperti itu. Tapi memang memindahkan sekolah dengan jumlah siswa ratusan orang itu tidak mudah,” ujarnya.

Apabila nantinya keputusan akhir dari Walikota Samarinda adalah melakukan relokasi sementara, Disdikbud siap mengatur penempatan siswa di sekolah terdekat selama proses pembangunan berlangsung.

“Ya mau tidak mau kita harus menumpang dulu. Siswa harus siap, karena tidak ada proses yang instan. Seperti SMPN 16 kemarin, sempat menumpang di SD terdekat selama dua tahun. Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, tapi kita pilih yang paling maslahat,” tutupnya. (*)