TribunKaltim/

Bupati Yusran Aspar Minta Persetujuan Kemendagri sebelum Mutasi Pejabat PPU

Bupati Yusran Aspar mengajukan surat kepada mendgari minta persetujuan sebelum melakukan mutasi pejabat, khususnya eseleon IV di Penajam Paser Utara.

Bupati Yusran Aspar Minta Persetujuan Kemendagri sebelum Mutasi Pejabat PPU
istimewa/ tribunkaltim
Bupati Yusran Aspar saat menyerahkan nota kesepakatan peminjaman Rp 348 miliar kepada Direktur PT SMI, Edwin Syahruzad. 

PENAJAM,TRIBUN- Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) akan meminta persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum melakukan mutasi guna mengisi kekosongan sejumlah jabatan.

Karena sesuai dengan aturan bahwa kepala daerah yang akan maju di Pilkada tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon.

Bupati PPU Srs Tusran Aspar dan Wakil Bupati Muataqim MZ bergambar bersama tim Panwaslu PPU, pasca penandatanganan naskah hibah.
Bupati PPU Srs Tusran Aspar dan Wakil Bupati Muataqim MZ bergambar bersama tim Panwaslu PPU, pasca penandatanganan naskah hibah. (samir paturussi/ tribun kaltim)

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, Jumat (6/10) menjelaskan, surat yang akan diajukan ini hanya bersifat mengkonsultasikan  berkaitan dengan rencana pengisian struktur yang kosong terutama di kelurahan.

Baca: Dandim 0913 PPU Mempersiapkan Rencana Pembangunan Markas Batalyon Butuh Lahan 50 Hektare Lebih

Baca: Dandim PPU Berniat Pindahkan Meriam Peninggalan Belanda di Gunung Steling ke Makodim

Baca: 56.615 Warga PPU Belum Menjadi Peserta BPJS Kesehatan

“Kami tidak ingin ambil resiko jangan sampai nanti dilakukan mutasi malah menimbulkan masalah, karena aturannya sudah jelas bahwa enam bulan sebelum penetapan pasangan calon yang maju di Pilkada, kepala daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi termasuk promosi,” jelasnya.

Bupati PPU Yusran Aspar saat berbincang dengan sutradara Andi Bahtiar Yusuf. Ia berkeinginan membuat film layar   lebar dengan mengambil lokasi di Mahulu, Kubar dan PPU.
Bupati PPU Yusran Aspar saat berbincang dengan sutradara Andi Bahtiar Yusuf. Ia berkeinginan membuat film layar lebar dengan mengambil lokasi di Mahulu, Kubar dan PPU. (Sarassani/ Tribun kaltim)

Namun demikian, bila ternyata surat rekomendasi yang diajukan tersebut ditolak Kemendagri lanjut Tohar, maka pihaknya akan tunduk dan tidak akan melakukan mutasi pejabat. 

Tohar menjelaskan, alasan meminta persetujuan Kemendagri karena masih banyak jabatan yang kosong khususnya eselon IV di kelurahan.

Baca: BPK akan Audit Empat Proyek Multiyears Milik Pamkab PPU sebagai Syarat dari PT SMI

Halaman
12
Penulis: Samir
Editor: Priyo Suwarno
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About us
Help