DPRD Kukar Sepakat Sahkan APBD Perubahan 2023 Rp11,8 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengetok APBD Perubahan 2023 senilai Rp11,8 triliun.

Kenaikannya sekira Rp 5,6 triliun, yang awalnya APBD Murni 2023 sebesar Rp 7,2 triliun.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid menyampaikan pembahasan APBD Perubahan 2023 dipercepat dengan harapan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal.

Pengesahan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid bersama Bupati Kukar, Edi Damansyah dan didampingi Wabup Rendi Solihin di ruang sidang utama DPRD Kukar.

Sebelumnya, legislatif juga telah melangsungkan pembahasan perubahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD.

Baca juga: APBD Kukar 2024 Diprediksi Tembus Rp9,3 Triliun

Baca juga: Wabup Rendi Solihin Laporkan Penggunaan APBD Kukar 2022, Belanja Daerah Capai Rp 5,4 Triliun

Pembahasan ini dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar, berlangsung selama beberapa minggu.

"Alasan dipercepat ialah mungkin APBD yang sudah di sahkan sekarang ini harapannya bisa maksimal dilaksanakan pelaksanaannya," kata Abdul Rasid, Selasa (29/8/2023).

Berdasarkan pemaparan Bupat Kukar, lanjut Rasid, waktu yang efektif setiap kegiatan hanya tiga bulan pekerjaan. Sehingga dengan disah-kan APBD Perubahan 2023, kegiatan atau proyek yang sudah dibahas bisa realisasi segera.

"Semoga apa yang sudah kita bahas ini mungkin bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Kukar," ujar politisi Partai Golkar ini.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah memastikan kinerja eksekutif dan legislatif ini akan terus dipercepat dan tepat sasaran untuk pembangunan daerah.

Fokus penyerapan APBD-P 2023 ini sendiri tidak lepas dari pengentasan stunting dan kemiskinan. Beserta penyelesaian infrastruktur konektivitas, pertanian hingga pendidikan.

"Dengan waktu mepet ini juga menjadi tantangan dan tidak mudah. Tapi saya optimis dengan nominal ini. Mengingat peningkatannya karena Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor migas dan bahan galian," tutur Edi.

Baca juga: APBD Kukar Tahun 2023 Diketok Rp 7,2 Triliun, Gerindra Sorot Serapan Anggaran Pendidikan Rendah

Ke depan, ia akan terus arahkan jajarannya untuk berkoordinasi terkait realisasi kegiatan. Sehingga sesuai dengan yang ditetapkan DBH.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar ini juga memastikan, dengan waktu tiga bulan, OPD teknis di bawah koordinasi Sekertaris Daerah melakukan percepatan kinerja.

"Kami dikawal oleh teman-teman dan masyarakat supaya kebijakan yang kami lakukan bersama DPRD ini tertata dan eksekusi pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana kita," tegasnya. (*)