Walikota Bontang Pertimbangkan Skema Enclave Kawasan TNK, Antisipasi Masalah Pertumbuhan Penduduk

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemerintah Kota atau Pemkot Bontang membuka wacana mengambil alih sebagian kawasan Taman Nasional Kutai (TNK), lewat skema enclave.

Lahan enclave adalah lahan yang terletak di sebuah kawasan namun belum pernah dibebaskan.

Opsi ini dipertimbangkan pemerintah melihat potensi masalah pertumbuhan jumlah penduduk di Bontang, yang tidak berbanding lurus dengan ruang bermukim masyarakat.

Baca juga: Walikota Basri Rase Beber Kota Bontang Masa Mendatang akan Bermasalah

Walikota Bontang Basri Rase mengungkapkan berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), jumlah penduduk Kota Taman -nama lain Bontang- pada 2023 mencapai 187 ribu.

Jumlah itu, diprediksi akan terus bertambah signifikan dalam jangka 2-5 tahun depan. Basis pendapatnya ini dilihat dari potensi masuknya eksodus ke wilayah Kalimantan Timur, seiring terbangunnya Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara.

Sementara itu, luas wilayah Kota Bontang hanya 497,57 kilometer persegi dimana 70 persennya adalah lautan atau sekira 335,69 km⊃2;. Artinya luas daratan yang bisa dikelola hanya 15.867 hektare.

Itu pun kemudian terbagi lagi dalam kawasan industri PT Badak LNG, PT Pupuk Kaltim dan Kawasan hutan lindung Taman Nasional Kutai (TNK).

Baca juga: Basri Rase Dua Kali Tegur Direktur PT LBB Bontang soal Gaji Karyawan Belum Dibayar

"Sekarang kami berpikir mengatur pemanfaatan ruang dan wilayah. Kemudian mempertimbangkan, bagaimana Ruang Terbuka Hijau TNK bisa kita Enclave," kata Basri, Selasa (26/9/2023).

Menurutnya segala kemungkinan mesti dipikirkan sejak saat ini dengan mengacu pada data dan fakta. Termasuk merencakan pemanfaatan ruang TNK melalui proses enclave.

"Kami berbicara dengan data. Dengan karakteristik wilayah kita ini potensi pengembangannya sangat sempit. Pasti itu, kita akan berhadapan dengan masalah pertumbuhan penduduk," pungkasnya. (*)