Pemkot Samarinda Mulai Telusuri Sejumlah Sekolah, Orangtua Murid sudah Serahkan Bukti Dugaan Pungli

Agar nantinya, persoalan ini tak berlarut hingga tahun ajaran baru mendatang.

"Jangan sampai dengan kondisi ini proses belajar mengajar terganggu, harus diambil langkah secepatnya," tuturnya.

Sebagai jangka menengah, Tassa juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memutuskan terkait opsi pengadaan buku yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.

 "Jumat mendatang kita akan rapatkan lagi untuk memutuskan opsi.

Yang Jelas bahwa pemerintah itu sepakat akan disiapkan buku penunjang yang akan dianggarkan di tahun 2025," katanya.

Ada yang disuruh menulis di lantai karena tidak ada buku

Sebelumnya, Kamis (1/8/2024) orangtua murid di Samarinda mengadukan dugaan pungutan liar atau pungli, intimidasi hingga diskriminasi yang diterima anaknya di sekolah hanya karena orangtuanya tidak mampu membayar uang kas. 

Dugaan pungli hingga intimidasi dan diskriminasi ini ini diserukan oleh orangtua murid yang sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri di Samarinda, ibu kota Kaltim. 

Baca juga: Orangtua Siswa di Samarinda Gelar Demo, Sampaikan Keluhan Mahalnya Harga Buku Paket dan LKS

Kemarin, orangtua murid yang didominasi ibu-ibu ini membawa bukti-bukti terkait dugaan praktik pungli tersebut.

Korlap Aksi, Nina, menjelaskan pasca aksi demo pertama di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (24/7/2024) lalu mereka telah meredam kemarahan para kaum ibu.

Sebab kala itu Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin langsung menindaklanjuti dengan memperlihatkan surat edaran kepada sekolah-sekolah pada 1 Juli 2024 yang menekankan poin bahwa buku paket, LKS dan seragam harus disedikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan harus segera dirincikan serta disesuikan dengan aturan.

"Itu kami sebarkan ke setiap orangtua murid untuk tanya ke guru dan kepala sekolah," jelas Nina kepada Tribunkaltim.co.

Namun jelasnya, baik guru dan kepala sekolah mengatakan tidak memaksa membeli, tetapi buku paket tidak dapat dikeluarkan karena tidak cukup untuk semua pelajar. 

Tidak hanya itu, anak-anak mereka selalu dibebankan pekerjaan rumah (PR) yang sangat banyak namun kesulitan sebab tidak memiliki buku paket.

"Sudah begitu diintimidasi kalau tidak dikerjakan atau nilai jelek tidak akan naik kelas dan banyak intimidasi lain," jelasnya.

Bahkan ada juga orangtua murid yang mengaku anak mereka mendapatkan perlakuan berbeda hanya karena tidak bisa membeli buku dan tak mampu membayar uang kas kelas.

Baca juga: Pemkot Samarinda Beri Solusi soal Mahalnya Harga Buku Sekolah, Begini Tanggapan Pengamat Pendidikan