2.857 Pedagang Segera Tempati Gedung Baru Pasar Pagi Samarinda, Tak Ada Calo dan Nama Baru

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur memastikan sebanyak 2.857 pedagang Pasar Pagi akan segera menempati bangunan baru hasil revitalisasi. 

Seluruh proses relokasi pedagang dilakukan secara serentak, tanpa penambahan nama baru, dan diawasi ketat untuk mencegah praktik percaloan.

Hal ini disampaikan oleh Marnabas Patiroy, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Samarinda, yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda.

“Tahun ini pokoknya sudah mulai bergerak, harus pindah, karena sistemnya tinggal berapa persen saja karena adanya sedikit pembenahan,” ungkap Marnabas, Jumat (18/7/2025).

Baca juga: DPRD Minta Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda Tuntas Tahun Ini, Soroti Aspek Keselamatan

Ia menegaskan bahwa jumlah pedagang yang akan kembali ke Pasar Pagi telah dikunci dan tidak akan berubah dari angka 2.857 orang.

“Ada 2.857 pedagang, dan itu tidak boleh bertambah pedagangnya. Kalau ada, berarti ada yang bermasalah,” tegasnya.

Distribusi tempat pun akan dilakukan secara adil dan transparan, serta menghindari konflik kepentingan antar pedagang.

Marnabas menolak usulan relokasi pedagang bertahap dan memilih skema relokasi pedagang secara massal atau sekaligus.

Baca juga: PUPR Pastikan Uji Coba Sistem IPAL dan Kelistrikan Pasar Pagi Samarinda Rampung Sebelum Oktober

“Ada yang minta pindah secara bertahap, tapi tidak mau saya. Kita pindahkan sekaligus saja, jadi tidak ada kecemburuan. Setelah itu baru kami bergerak ke pasar lain,” jelasnya.

Ia juga memperingatkan bahwa makelar lapak tidak akan diberi ruang dalam proses relokasi ini.

“Tidak boleh ada makelar lapak, saya kunci itu 2.857 pedagang,” pungkas Marnabas.

Diketahui, ribuan pedagang Pasar Pagi sebelumnya telah direlokasi ke lokasi sementara sejak revitalisasi dimulai pada 2024 lalu.

Pemkot Samarinda optimistis tahun ini pasar modern dan representatif tersebut akan kembali menjadi pusat ekonomi rakyat yang tertata. (*)